Kebijakan Pusat Terhadap Moratorium PNS
SAMARINDA–Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Provinsi Kaltim Dr H Rusmadi mengharapkan agar kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan moratorium (penghentian sementara ) perekrutan pegawai negeri sipil (PNS) segera dievaluasi.
“Saya rasa pemerintah pusat perlu berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait moratorium penerimaan PNS dan perlu dilakukan evaluasi karena spesifik lokal,” kata Rusmadi usai memimpin upacara HUT Korpri ke-43 di Halaman GOR Segiri Samarinda, Senin (1/12).
Menurut dia, pemerintah pusat tidak bisa menyamaratakan seluruh daerah sementara masing-masing daerah memiliki spesifikasi yang berbeda-beda khususnya masalah geografis dan kondisi daerah yang masih memerlukan tambahan tenaga PNS. Misalnya, Kaltim yang baru saja dimekarkan atau baru terbentuk daerah otonomi baru (DOB) berupa Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) serta Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).
Tentu perubahan kondisi daerah ini memerlukan tambahan tenaga-tenaga yang mampu memberikan pelayanan bagi kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta pelayanan masyarakat.
“Secara logika. Jangankan Provinsi Kaltara dan Kabupaten Mahulu untuk Kaltim ini saja kita masih kekurangan tenaga PNS. Padahal ini sangat penting guna mendukung kelancaran urusan pemerintahan maupun pelayanan yang maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Karenanya, pemerintah daerah khususnya Pemprov Kaltim menginginkan adanya upaya evaluasi secara spesifik lokal yang perlu dilakukan pemerintah pusat terkait kebijakan moratorium rekrutmen PNS.
“Kebijakan moratorium ini hendaknya tidak merata diberlakukan pemerintah pusat di semua daerah. Sebab, masing-masing daerah tentu berbeda pula kondisi dan kebutuhannya terhadap tenaga pegawai,” harap Rusmadi. (yans/sul/hmsprov)
08 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
04 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
20 Desember 2018 Jam 20:01:18
Pemerintahan
22 Januari 2018 Jam 20:44:40
Pemerintahan
14 September 2018 Jam 18:38:32
Pemerintahan
11 Juli 2018 Jam 20:18:35
Pemerintahan
30 Maret 2023 Jam 22:01:50
Wakil Gubernur Kaltim
30 Maret 2023 Jam 21:55:01
Gubernur Kaltim
30 Maret 2023 Jam 21:52:30
Agenda Pemerintah
30 Maret 2023 Jam 21:51:35
Gubernur Kaltim
29 Maret 2023 Jam 23:06:31
Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
18 Juni 2013 Jam 00:00:00
Perhubungan
10 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Perhubungan
13 November 2019 Jam 09:11:14
Kegiatan Silaturahmi
10 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
18 Mei 2016 Jam 00:00:00
Pelatihan, Kepegawaian