Kebijakan Pusat Terhadap Moratorium PNS
SAMARINDA–Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Provinsi Kaltim Dr H Rusmadi mengharapkan agar kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan moratorium (penghentian sementara ) perekrutan pegawai negeri sipil (PNS) segera dievaluasi.
“Saya rasa pemerintah pusat perlu berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait moratorium penerimaan PNS dan perlu dilakukan evaluasi karena spesifik lokal,” kata Rusmadi usai memimpin upacara HUT Korpri ke-43 di Halaman GOR Segiri Samarinda, Senin (1/12).
Menurut dia, pemerintah pusat tidak bisa menyamaratakan seluruh daerah sementara masing-masing daerah memiliki spesifikasi yang berbeda-beda khususnya masalah geografis dan kondisi daerah yang masih memerlukan tambahan tenaga PNS. Misalnya, Kaltim yang baru saja dimekarkan atau baru terbentuk daerah otonomi baru (DOB) berupa Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) serta Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).
Tentu perubahan kondisi daerah ini memerlukan tambahan tenaga-tenaga yang mampu memberikan pelayanan bagi kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta pelayanan masyarakat.
“Secara logika. Jangankan Provinsi Kaltara dan Kabupaten Mahulu untuk Kaltim ini saja kita masih kekurangan tenaga PNS. Padahal ini sangat penting guna mendukung kelancaran urusan pemerintahan maupun pelayanan yang maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Karenanya, pemerintah daerah khususnya Pemprov Kaltim menginginkan adanya upaya evaluasi secara spesifik lokal yang perlu dilakukan pemerintah pusat terkait kebijakan moratorium rekrutmen PNS.
“Kebijakan moratorium ini hendaknya tidak merata diberlakukan pemerintah pusat di semua daerah. Sebab, masing-masing daerah tentu berbeda pula kondisi dan kebutuhannya terhadap tenaga pegawai,” harap Rusmadi. (yans/sul/hmsprov)
19 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
19 Februari 2019 Jam 22:44:40
Pemerintahan
01 April 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
26 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
01 Maret 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
28 Agustus 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
07 Agustus 2022 Jam 22:11:30
PKK
07 Agustus 2022 Jam 22:05:22
Sumber Daya Manusia
07 Agustus 2022 Jam 21:58:01
PKK
07 Agustus 2022 Jam 21:57:37
Pertanian dan Ketahanan Pangan
07 Agustus 2022 Jam 21:52:15
Gubernur Kaltim
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
27 Desember 2016 Jam 00:00:00
Program Pemerintah
19 Juni 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
06 Mei 2013 Jam 00:00:00
Kebudayaan dan Pariwisata
09 Mei 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan
22 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan