SAMARINDA –Sekprov Kaltim Dr H Irianto Lambrie, menekankan pada upaya Pemprov untuk mewujudkan tujuan utama reformasi birokrasi, yakni berupaya menciptakan pemerintahan yang melayani, terbuka dan transparan. Selain itu, menurut dia, Kaltim selama empat tahun ini berhasil melaksanakan manajemen keuangan daerah yang terus membaik dan mengalami peningkatkan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Dua tahun terakhir, Pemprov Kaltim bahkan telah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Untuk kawasan timur Indonesia, baru Sulsel dan NTB yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Kita berharap Kaltim tahun ini, untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah 2012 dapat memperoleh predikat WTP, setelah diperiksa BPK pada April ini," harapnya.
Masyarakat yang hadir sangat antusias menyampaikan kritik, aspirasi maupun pujian terhadap capaian pembangunan di Kaltim. Beberapa masyarakat yang hadir bahkan berasal dari luar Samarinda, seperti Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Bulungan, Malinau dan Berau. Banyak di antara masyarakat yang menyoroti permasalahan infrastruktur jalan dan adanya pungutan liar di sejumlah sekolah.
Seperti yang dipertanyakan Ketua DPC Laskar Anti Korupsi (LAKI) Samarinda, Syahruji, yang mempertanyakan komitmen jajaran Pemprov terhadap infrastruktur jalan di kota Samarinda sebagai ibukota provinsi yang banyak rusak. Sama halnya dengan kondisi jalan Trans Kalimantan yang rusak parah. Menurut gubernur, untuk permasalahan jalan ada kewenangannya masing-masing sesuai dengan status jalan.
"Ada yang menjadi tanggung jawab kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Dan untuk Pemkot Samarinda saat ini saya lihat fokus pada semenisasi jalan-jalan di gang dan beberapa jalan kota. Sedangkan untuk Trans Kalimantan, tahun ini kita mendapat kucuran dana cukup besar, yakni sebesar Rp2,3 triliun. Mudah-mudahan dengan dana tersebut kondisi jalan negara di Kaltim dapat menjadi semakin bagus," harapnya.
Sementara itu, terkait dengan pertanyaan masyarakat tentang adanya pungutan liar di beberapa sekolah yang berbanding terbalik dengan kondisi APBD Kaltim yang melimpah, Gubernur langsung memerintahkan Dinas Pendidikan Kaltim untuk segera menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut.
"Akan ada instruksi gubernur, agar tidak ada pungutan untuk sekolah negeri. Tetapi tidak untuk sekolah swasta. Jika terbukti memang benar ada sekolah negeri yang melakukan pungutan di sekolahnya, maka kepala sekolahnya langsung kita pecat saja," tegasnya.
Permasalahan lain di sektor pertanian (jalan usaha tani, pasokan pupuk dan alih fungsi lahan), sektor perkebunan (harga TBS kelapa sawit, jalan perkebunan dan pabrik sawit) juga menjadi topik hangat dalam Dialog Kaltim Bangkit yang digelar atas kerjasama Biro Humas dan Protokol Setda Prov Kaltim, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), LPP RRI Samarinda dan TVRI Kaltim ini.
"Dialog tidak terbatas pada malam ini, tetapi ada dialog-dialog lainnya dengan nara sumber dari jajaran SKPD Pemprov di RRI Samarinda dan TVRI Kaltim. Teruslah melakukan koreksi dan memberikan kritikan kepada pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan yang lebih baik di Kaltim," pungkas Gubernur.
Pada kesempatan itu, Gubernur juga melakukan launching "Beasiswa Kaltim Cemerlang 2013" yang diperuntukkan bagi seluruh pelajar dan mahasiwa asal Kaltim. Untuk tahun ini, Pemprov mengucurkan dana sebesar Rp149,67 miliar untuk 31.116 orang penerima dari berbagai jenjang pendidikan. (her/hmsprov).
02 November 2015 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
09 Maret 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
26 April 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
21 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
21 Januari 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
18 Februari 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
11 Desember 2023 Jam 00:04:16
Gubernur Kaltim
10 Desember 2023 Jam 00:01:40
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
08 Desember 2023 Jam 18:56:58
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 18:03:53
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 14:07:24
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
31 Januari 2017 Jam 00:00:00
Pemerintahan
14 Maret 2014 Jam 00:00:00
Prestasi
14 Januari 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
20 Juli 2017 Jam 07:57:21
Hukum dan HAM
19 Agustus 2022 Jam 15:28:22
Gubernur Kaltim