Pemerintahan Melayani dan Transparan.

21 Januari 2013 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi 1440 kali

SAMARINDA –Sekprov Kaltim Dr H Irianto Lambrie, menekankan pada upaya Pemprov untuk mewujudkan tujuan utama reformasi birokrasi, yakni berupaya menciptakan pemerintahan yang melayani, terbuka dan transparan. Selain itu, menurut dia, Kaltim selama empat tahun ini berhasil melaksanakan manajemen keuangan daerah yang terus membaik dan mengalami peningkatkan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Dua tahun terakhir, Pemprov Kaltim bahkan telah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Untuk kawasan timur Indonesia, baru Sulsel dan NTB yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Kita berharap Kaltim tahun ini, untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah 2012 dapat memperoleh predikat WTP, setelah diperiksa BPK pada April ini," harapnya.

Masyarakat yang hadir sangat antusias menyampaikan kritik, aspirasi maupun pujian terhadap capaian pembangunan di Kaltim. Beberapa masyarakat yang hadir bahkan berasal dari luar Samarinda, seperti Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Bulungan, Malinau dan Berau. Banyak di antara masyarakat yang menyoroti permasalahan infrastruktur jalan dan adanya pungutan liar di sejumlah sekolah.

Seperti yang dipertanyakan Ketua DPC Laskar Anti Korupsi (LAKI) Samarinda, Syahruji, yang mempertanyakan komitmen jajaran Pemprov terhadap infrastruktur jalan di kota Samarinda sebagai ibukota provinsi yang banyak rusak. Sama halnya dengan kondisi jalan Trans Kalimantan yang rusak parah. Menurut gubernur, untuk permasalahan jalan ada kewenangannya masing-masing sesuai dengan status jalan.

"Ada yang menjadi tanggung jawab kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Dan untuk Pemkot Samarinda saat ini saya lihat fokus pada semenisasi jalan-jalan di gang dan beberapa jalan kota. Sedangkan untuk Trans Kalimantan, tahun ini kita mendapat kucuran dana cukup besar, yakni sebesar Rp2,3 triliun. Mudah-mudahan dengan dana tersebut kondisi jalan negara di Kaltim dapat menjadi semakin bagus," harapnya.

Sementara itu, terkait dengan pertanyaan masyarakat tentang adanya pungutan liar di beberapa sekolah yang berbanding terbalik dengan kondisi APBD Kaltim yang melimpah, Gubernur langsung memerintahkan Dinas Pendidikan Kaltim untuk segera menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut.

"Akan ada instruksi gubernur, agar tidak ada pungutan untuk sekolah negeri. Tetapi tidak untuk sekolah swasta. Jika terbukti memang benar ada sekolah negeri yang melakukan pungutan di sekolahnya, maka kepala sekolahnya langsung kita pecat saja," tegasnya.

Permasalahan lain di sektor pertanian (jalan usaha tani, pasokan pupuk dan alih fungsi lahan), sektor perkebunan (harga TBS kelapa sawit, jalan perkebunan dan pabrik sawit) juga menjadi topik hangat dalam Dialog Kaltim Bangkit yang digelar atas kerjasama Biro Humas dan Protokol Setda Prov Kaltim, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), LPP RRI Samarinda dan TVRI Kaltim ini.

"Dialog tidak terbatas pada malam ini, tetapi ada dialog-dialog lainnya dengan nara sumber dari jajaran SKPD Pemprov di RRI Samarinda dan TVRI Kaltim. Teruslah melakukan koreksi dan memberikan kritikan kepada pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan yang lebih baik di Kaltim," pungkas Gubernur.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga melakukan launching "Beasiswa Kaltim Cemerlang 2013" yang diperuntukkan bagi seluruh pelajar dan mahasiwa asal Kaltim. Untuk tahun ini, Pemprov mengucurkan dana sebesar Rp149,67 miliar untuk 31.116 orang penerima dari berbagai jenjang pendidikan. (her/hmsprov).

Berita Terkait