SAMARINDA - Setelah Kamis (22/8/2019) Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor masih menjadi target menarik pemberitaan media. Yaitu mulai melayani wawancara program "Aiman" milik Kompas TV, malam harinya giliran Prime Talk, Metro TV mengundang Gubernur Isran Noor untuk siaran langsung. Kini, Apa Kabar Pagi Indonesia di Tvone yang dipandu Rendra dan Putri dengan tema yang masih sama, terkait pemindahan ibu kota negara, Jumat (23/8/2019).
"Prinsipnya kami pemerintah daerah dan masyarakat siap menyambut baik jika memang terpilih sebagai ibukota baru atau pusat pemerintahan," kata Isran Noor menjawab host acara tersebut.
Hanya saja, lanjut Isran, pemerintah daerah belum mendapatkan kepastian secara resmi oleh pemerintah pusat atau Presiden Joko Widodo terkait keputusan tersebut. Apakah di Kalimantan Timur atau di daerah lainnya.
Meski demikian, Kaltim sudah memberikan data-data pendukung yang cukup bagi pemerintah untuk mengkaji. Apakah Kaltim layak menjadi ibukota atau pusat pemerintahan yang baru.
Termasuk kepada Bappenas, mulai dukungan lahan, kesiapan masyarakat dan aspek-aspek lain berkenaan persyaratan-persyaratan rencana terbentuknya sebuah ibukota atau pusat pemerintahan. "Saya tidak bisa memyebutkan di mana lokasi tersebut. Karena, semua keputusan ada pada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yang jelas, kami sudah menyampaikan kepada Presiden antara dua kabupaten yang saling menyambung, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara," ucapnya.
Isran menyebutkan, dua wilayah itulah yang disampaikan agar dievaluasi oleh pemerintah pusat atau Bappenas yang kini masih dalam tahap kajian dan penyelesaian. Mendukung kesiapan tersebut, Pemprov Kaltim terus melakukan diskusi-diskusi dengan berbagai pihak mengenai rencana itu. Mulai dalam bentuk lokakarya atau seminar.
"Terakhir kami melaksanakan dialog dengan berbagai pihak terkait di Kaltim yang dimotori Bappenas. Mengenai program tersebut di Balikpapan, Kamis (22/8/2019)," ucap Isran.
Terkait dengan ada tanda-tanda para spekulan tanah bergerilya di area-area calon ibu kota negara tersebut. Isran mengaku tidak khawatir. Karena sangat sulit mereka untuk berspekulasi terhadap tanah tersebut. Sebab, tanah itu adalah milik negara.
Sedangkan urbanisasi tentu tidak akan dapat dihindari. Tetapi, tetap harus diantisipasi. Bahkan pemerintah daerah akan menyiapkan lahan untuk para pendatang tersebut, baik di Kota Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara.
"Yang jelas, jika memang Provinsi Kaltim yang dipilih, maka pemerintah daerah akan menyiapkan payung hukum untuk melindungi suatu kawasan. Mungkin sementara dengan Peraturan Gubernur (Pergub). Dengan sebutan penetapan kawasan khusus non komersial. Sehingga dapat mengantisipasi para spekulan tanah terkait permasalahan tersebut," jelasnya.(jay/her/yans/humasprovkaltim)
28 September 2017 Jam 09:57:53
Perencanaan Pembangunan
03 November 2016 Jam 00:00:00
Perencanaan Pembangunan
23 Februari 2013 Jam 00:00:00
Perencanaan Pembangunan
01 Mei 2018 Jam 02:14:10
Perencanaan Pembangunan
13 Agustus 2020 Jam 21:10:10
Perencanaan Pembangunan
29 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Perencanaan Pembangunan
21 Maret 2023 Jam 18:07:56
Gubernur Kaltim
21 Maret 2023 Jam 18:00:13
Administrasi Pembangunan
21 Maret 2023 Jam 17:54:22
Gubernur Kaltim
20 Maret 2023 Jam 22:54:58
Gubernur Kaltim
20 Maret 2023 Jam 22:23:52
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
12 September 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
03 Agustus 2013 Jam 00:00:00
Perhubungan
06 Maret 2013 Jam 00:00:00
Kebudayaan dan Pariwisata
01 Februari 2013 Jam 00:00:00
Agama
14 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Agama