Kalimantan Timur
Pemindahan IKN Bukan Kepentingan Kaltim, Tapi Bangsa Indonesia Secara Keseluruhan

Foto Ahmad Riyandi / Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov.Kaltim

SAMARINDA - Gubernur Kaltim H Isran Noor menyapa peserta Sidang Tahunan Majelis Utama Perhimpunan Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (Himpuni) dalam acara jamuan makan malam atau welcome dinner di Pendopo Odah Etam, Jumat malam (10/3/2023).

 

Dalam acara yang berlangsung penuh keakraban itu, di depan puluhan perwakilan 43 organisasi alumni perguruan tinggi negeri dari seluruh Indonesia, Gubernur Kaltim H Isran Noor kembali menyampaikan pandangannya tentang pemindahan ibu kota negara, Ibu Kota Nusantara (IKN).

 

“Saya bersyukur dan harus berterima kasih kepada seluruh anggota Himpuni, karena saya dengar tidak ada satupun yang tidak setuju IKN,” buka Gubernur Isran Noor disambut aplaus ratusan hadirin yang memenuhi Pendopo Odah Etam.

 

Gubernur secara tegas juga menepis anggapan yang menyebut dukungannya terhadap pemindahan IKN karena dirinya adalah pemimpin Kalimantan Timur. 

 

“Pak Isran itu kan Gubernur Kalimantan Timur, makanya dibela habis-habisan Pak Jokowi (Presiden RI). Bukan,” tegas Gubernur.

 

“Ini saya tegaskan lagi, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, bukan kepentingan Kalimantan Timur saja, tapi kepentingan bangsa Indonesia secara keseluruhan,” tandas Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia itu.

 

Pemindahan ibu kota negara tidak ujug-ujug. Tapi sudah cukup lama dipikirkan sejak Presiden Soekarno, Soeharto, dan Susilo Bambang Yudhoyono. 

 

Namun baru bisa dimulai pelaksanaannya di era Presiden Joko Widodo. Menurut Gubernur, untuk rencana pemindahan ibu kota negara ini pun, Presiden Joko Widodo telah mendapat dukungan 95% kursi parlemen yang kemudian dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

 

Pemindahan IKN akan menjadi tonggak sejarah dimulainya perubahan baru dalam kebudayaan. Termasuk dalam upaya untuk keadilan dan pemerataan.

 

“Pemindahan IKN akan menjadi pusat perubahan kebudayaan dan peradaban. Termasuk juga distribusi pembangunan ekonomi. Ini yang terpenting,” papar Gubernur.

 

Di masa lalu, 54 persen  dana pembangunan infrastruktur berkutat di Jawa. Selebihnya dibagi ke seluruh provinsi di Indonesia. Dampaknya, 60 produk domestik regional bruto (PDRB) dikontribusikan oleh Jawa. 

 

“Pemindahan IKN akan membuat ini lebih adil untuk seluruh Indonesia,” tegas Gubernur Isran lagi.

 

Presidium Himpuni Akhmad Muqowam menegaskan pemindahan IKN sudah menjadi sebuah kesepakatan nasional yang harus didukung oleh segenap komponen bangsa ini.

 

“Pemindahan IKN bukan maunya Pak Gubernur, bukan maunya Pak Jokowi, tapi sudah menjadi komitmen nasional bangsa Indonesia,” dukung Akhmad Muqowam.

 

Alumni Universitas Diponegoro ini menegaskan, bagi Himpuni apapun yang sudah menjadi ketetapan negara harus didukung oleh seluruh rakyat Indonesia.

 

Sidang Tahunan Majelis Utama Himpuni ini dihadiri para alumni dari berbagai universitas negeri di Indonesia antara lain IPB, Unpad, Unila, Unsri, ITS, Undip, UI, Universitas Brawijaya, Universitas Andalas, Universitas Udayana, UPI Bandung, Universitas Trunojoyo Madura dan Universitas Mulawarman sebagai tuan rumah.

 

Rencananya para peserta sidang tahunan Himpuni ini juga akan berkunjung ke Titik Nol IKN.  Hadir dalam acara malam tadi, para Rektor Unmul Abdunnur, Rektor UNU Kaltim Farid Wadjdy dan Anggota DPRD Kaltim yang juga pengurus IKA Unmul Rusman Ya’kub dan Sarkowi V Zahry.  (sul/ky/adpimprov kaltim)

Berita Terkait