Kalimantan Timur
Pemprov Ajak Perbankan Kerja Keras Sejahterakan Rakyat

Pertemuan Tahunan Perbankan Kaltim dan Kaltara 2014

SAMARINDA - Pemprov Kaltim mengimbau agar Bank Indonesia dan kalangan perbankan di daerah ini bersama pemerintah terus bekerja keras untuk menggerakkan ekonomi, membuka peluang usaha, investasi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kerjasama yang terjalin dengan baik selama ini perlu terus ditingkatkan. Misalnya mengenai High Level Meeting yang digelar setiap tahun dalam rangka pengendalian inflasi. Forum tersebut sangat penting dan harus dijalankan Bank Indonesia bersama BPS, Disperindagkop, Bappeda di kabupaten/kota dan provinsi serta instansi-instansi terkait yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). 

”Kita semua harus dapat bekerja secara sinergis sehingga dapat menjadikan pengendalian harga atau inflasi sebagai prioritas untuk mengamankan ekonomi Kaltim dan Kaltara. Pengendalian ini juga penting untuk percepatan pembangunan yang pro rakyat,” kata Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Kaltim M Sa’bani usai menghadiri pertemuan tahunan perbankan Kaltim dan Kaltara 2014 di Kantor Bank Indonesia Kaltim, Senin (22/12).

Menurut dia, di tengah situasi harga produksi migas dan batu bara yang masih bergejolak di pasar internasional, perekenomian Kaltim hingga kini masih bisa bertahan. Ekonomi Kaltim juga tetap tumbuh baik dengan peningkatan investasi dan konsumsi, serta berkembangnya koperasi dan UMKM yang didukung penyaluruan kredit perbankan seperti melalui program Kredit Sawit Sejahtera, Kredit Ternak Sejahtera dan Keramba Sejahtera. 

Sehubungan dengan itu, Pemprov Kaltim memberi apresiasi yang tinggi kepada kalangan perbankan dan semua pihak yang selama ini memberi perhatian pada pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM. Perhatian dan kepedulian demikian perlu terus ditingkatkan di masa-masa yang akan datang.

“Meski demikian, perlu juga diketahui bahwa masyarakat pengguna jasa keuangan, pelaku usaha baik besar, menengah maupun pelaku usaha kecil, dewasa ini semakin menuntut kualitas pelayanan dan akses perbankan yang baik. Untuk itu, kalangan perbankan hendaknya senantiasa meningkatkan SDM, kerjasama yang solid dan profesional sesuai dengan bidang dan wilayah kerja masing-masing,” jelasnya.

Selain itu, Sa’bani juga menyinggung bahwa tahun depan daerah juga tetap dihadapkan pada tantangan yang tidak kecil, menyusul belakangan ini telah terjadi penurunan atau melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, sehingga berpengaruh pada kegiatan ekspor impor.

Meski demikian, hal itu tidak menyurutkan semangat pemerintah daerah dalam membangun, terutama membangun ekonomi kerakyatan. Karena, hingga saat ini pemerintah terus berupaya meningkatkan perekononian, perdagangan dan industri, peningkatan investasi, pengentasan kemiskinan melalui perbaikan ekonomi rakyat, menumbuh kembangkan perkoperasian, UMKM dan kesejahteraan masyarakat. 

”Karena itu, pertemuan tahunan di penghujung tahun 2014 ini sangat penting dan perlu mendapat perhatian kalangan perbankan dalam upaya turut membangun perekonomian masyarakat, khususnya di Kaltim dan Kaltara yang merupakan provinsi termuda yang sangat memerlukan kesiapan dana anggaran pembangunan dan dukungan finansial dengan jumlah yang memadai,” jelasnya.

Kepala Perwakilan BI Kaltim Mawardi BH Ritonga mengatakan bahwa Bank Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.  ”Dengan kerjasama tersebut, diharapkan Bank Indonesia dapat memberikan sumbangsih terhadap negara maupun daerah ini untuk meningkatkan perekonomian nasional. Sebab, Bank Indonesia memiliki peran khusus, yakni melakukan stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan terselenggaranya sistem pembayaran yang andal,” jelasnya. (jay/sul/es/hmsprov)

///FOTO : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Kaltim M Sa’bani (empat dari kanan) bersama Kepala Perwakilan BI Kaltim Mawardi BH Ritonga (tiga dari kanan) serta sejumlah pimpinan lembaga dan pemerintahan yang hadir pada Pertemuan Tahunan Perbankan Kaltim dan Kaltara 2014.(fajar/humasprov)

 

Berita Terkait
Government Public Relation