Pemprov Ajak Wartawan Mikir Otsus
SAMARINDA-Kebijakan pemerintah pusat yang kurang berpihak ke Kaltim terkait penghapusan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun depan, menuai desakan masyarakat untuk menuntut pemberlakuan otonomi khusus (otsus). Tuntutan ini tidak berlebihan karena Kaltim adalah provinsi dengan kontribusi devisa yang sangat besar bagi negara.
Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekprov Kaltim H Bere Ali, mengatakan, tidak bisa dipungkiri bahwa dorongan masyarakat saat ini sudah semakin menguat untuk tuntutan otonomi khusus. Pemerintah akan memberikan dukungan asal tuntutan masyarakat dilakukan sesuai koridor konstitusi.
"Sekarang ini, tuntutan masyarakat untuk otsus kian ramai. Kita perlu mempelajari lebih matang, perlu tidaknya otsus ini. Pemerintah memberi dukungan, terserah kehendak masyarakat. Yang jelas, otonomi khusus itu tetap bagian dari NKRI dengan kekhususan tertentu," kata Bere Ali, usai membuka Konferensi Provinsi (Konferprov) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim, Sabtu lalu.
Menurut Bere, sebagai provinsi yang secara intensif terus memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara dari sektor pertambangan minyak dan gas serta batubara, maka sangat wajar jika masyarakat Kaltim menuntut perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat.
Bukan sebaliknya, menghapuskan DAU mempertimbangkan celah fiskal Kaltim. Padahal menurut Bere Ali, masih sangat banyak kebutuhan pembangunan yang tentunya sangat memerlukan dukungan anggaran yang juga sangat besar untuk pembangunan Kaltim.
Jika melihat besaran kontribusi Kaltim kepada negara yang demikian besar dari hasil eksploitasi sumber daya alam, maka sangat wajar bagi Kaltim untuk mendapatkan kekhususan, seperti Provinsi Papua dan Nangro Aceh Darussalam (NAD).
"Perjuangan akan terus kita lakukan. Kita minta wartawan untuk sama-sama berjuang. Diperlukan peran media dan kalangan jurnalis untuk bersama-sama memikirkan itu. Bagaimana pun otonomi khusus itu masih bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," tegas Bere.
Dia menambahkan, tantangan ke depan masih sangat berat dan masyarakat masih banyak yang mengeluh. Masyarakat miskin di Kaltim pun saat ini masih sekitar 6 persen. Angka yang tidak sebanding dengan kontribusi Kaltim sebagai daerah penghasil. "Saya kira tidak pantas bagi daerah dengan kontribusi besar kepada negara, tetapi penduduknya masih banyak yang miskin. Dana pembangunan kita seharusnya ditingkatkan, bukan dikurangi," pungkas Bere Ali. (sul/hmsprov)
06 Februari 2013 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
15 November 2013 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
07 Februari 2015 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
13 Mei 2013 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
03 Januari 2021 Jam 08:30:05
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
09 Desember 2014 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
13 Agustus 2022 Jam 19:29:24
Gubernur Kaltim
13 Agustus 2022 Jam 19:26:49
Gubernur Kaltim
12 Agustus 2022 Jam 19:23:54
Gubernur Kaltim
11 Agustus 2022 Jam 19:20:41
Wakil Gubernur Kaltim
11 Agustus 2022 Jam 19:17:44
Wakil Gubernur Kaltim
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
03 November 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
25 September 2013 Jam 00:00:00
Perkebunan
02 Maret 2021 Jam 15:20:46
Kesehatan
30 Mei 2014 Jam 00:00:00
Agama
15 Januari 2015 Jam 00:00:00
Perkebunan