Kalimantan Timur
Pemprov Bantu 5.000 Rumah Layak Huni untuk Warga Tidak Mampu

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kaltim

SAMARINDA – Program bantuan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu telah dijalankan Pemprov Kaltim sejak 2008 atau diawal kepemimpinan Gubernur Awang Faroek Ishak dan Wagub Farid Wadjdy. Realisasi bantuan rumah layak huni hingga akhir 2012 adalah 3.873 unit rumah dari target 5.000 unit rumah pada RPJMD 2009-2013.
Dalam periode 2009-2012 target pembangunan sekitar 1.000 unit rumah setiap tahun telah terpenuhi. Sedangkan target pada 2013 adalah sekitar 1.148 unit rumah sudah terbangun di 14 kabupaten/kota.
Target ini tentunya akan terpenuhi atas dukungan dari kabupaten dan kota, khususnya dalam hal pendataan rumah tangga sasaran (RTS) yang berhak mendapatkan bantuan program rumah layak huni dan terkait penyediaan lahan di daerahnya masing-masing.
“Pembangunan rumah layak huni ini merupakan urusan wajib Pemprov maupun Pemkab dan Pemkot. Dalam hal ini, Pemprov melalui Dinas Pekerjaan Umum hanya sebatas melaksanakan pembangunan fisik rumah layak huni berdasarkan data yang telah diajukan oleh Pemkab dan Pemkot. Sedangkan penyediaan lahan dilakukan oleh Pemkab/Pemkot di masing-masing wilayah,” ujar Gubernur Awang Faroek Ishak belum lama ini.
Dukungan dari Pemkab dan Pemkot terhadap program bantuan rumah layak huni sudah sangat baik, sehingga realisasinya saat ini mencapai target yang telah ditetapkan. Program bantuan rumah layak huni dari Pemprov juga diharapkan dapat saling bersinergi dengan program yang sama yang dijalankan oleh kabupaten dan kota.  
Selain itu, Pemprov juga berharap dukungan dari pihak swasta khususnya melalui dana CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kaltim. Salah satu contoh adalah yang dilakukan oleh PT Berau Coal dengan membangun 18 unit rumah tipe 60 diatas lahan sekitar 73 hektare untuk dapat ditempati 18 KK (kepala keluarga) atau 66 suku Dayak Punan Basap yang berasal dari KAT Kilometer 10 Lati-Berau.
“Beberapa perusahaan di Kaltim sudah memberikan contoh dalam penyaluran dana CSR untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Contoh yang baik tersebut hendaknya dapat ditiru oleh perusahaan lainnya yang beroperasi di Kaltim, sehingga dengan begitu tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan dukungan seluruh pihak,” urainya. (her/hmsprov)
 

Berita Terkait
Government Public Relation