Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kaltim
SAMARINDA – Program bantuan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu telah dijalankan Pemprov Kaltim sejak 2008 atau diawal kepemimpinan Gubernur Awang Faroek Ishak dan Wagub Farid Wadjdy. Realisasi bantuan rumah layak huni hingga akhir 2012 adalah 3.873 unit rumah dari target 5.000 unit rumah pada RPJMD 2009-2013.
Dalam periode 2009-2012 target pembangunan sekitar 1.000 unit rumah setiap tahun telah terpenuhi. Sedangkan target pada 2013 adalah sekitar 1.148 unit rumah sudah terbangun di 14 kabupaten/kota.
Target ini tentunya akan terpenuhi atas dukungan dari kabupaten dan kota, khususnya dalam hal pendataan rumah tangga sasaran (RTS) yang berhak mendapatkan bantuan program rumah layak huni dan terkait penyediaan lahan di daerahnya masing-masing.
“Pembangunan rumah layak huni ini merupakan urusan wajib Pemprov maupun Pemkab dan Pemkot. Dalam hal ini, Pemprov melalui Dinas Pekerjaan Umum hanya sebatas melaksanakan pembangunan fisik rumah layak huni berdasarkan data yang telah diajukan oleh Pemkab dan Pemkot. Sedangkan penyediaan lahan dilakukan oleh Pemkab/Pemkot di masing-masing wilayah,” ujar Gubernur Awang Faroek Ishak belum lama ini.
Dukungan dari Pemkab dan Pemkot terhadap program bantuan rumah layak huni sudah sangat baik, sehingga realisasinya saat ini mencapai target yang telah ditetapkan. Program bantuan rumah layak huni dari Pemprov juga diharapkan dapat saling bersinergi dengan program yang sama yang dijalankan oleh kabupaten dan kota.
Selain itu, Pemprov juga berharap dukungan dari pihak swasta khususnya melalui dana CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kaltim. Salah satu contoh adalah yang dilakukan oleh PT Berau Coal dengan membangun 18 unit rumah tipe 60 diatas lahan sekitar 73 hektare untuk dapat ditempati 18 KK (kepala keluarga) atau 66 suku Dayak Punan Basap yang berasal dari KAT Kilometer 10 Lati-Berau.
“Beberapa perusahaan di Kaltim sudah memberikan contoh dalam penyaluran dana CSR untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Contoh yang baik tersebut hendaknya dapat ditiru oleh perusahaan lainnya yang beroperasi di Kaltim, sehingga dengan begitu tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan dukungan seluruh pihak,” urainya. (her/hmsprov)
02 Agustus 2013 Jam 00:00:00
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
23 Januari 2013 Jam 00:00:00
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
02 Januari 2013 Jam 00:00:00
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
14 November 2013 Jam 00:00:00
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
02 Oktober 2018 Jam 19:01:15
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
30 Juni 2019 Jam 08:21:56
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
27 September 2023 Jam 16:41:53
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:38:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27 September 2023 Jam 16:34:52
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:29:55
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:26:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
11 September 2018 Jam 18:51:22
Kelautan dan Perikanan
11 Oktober 2022 Jam 06:43:57
Gubernur Kaltim
23 Juli 2014 Jam 00:00:00
Sosial
07 Februari 2017 Jam 00:00:00
Pemerintahan