Pemprov Dukung Pemekaran Berau Pesisisr dan Paser Selatan
SAMARINDA - Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah daerah meningkatkan pelayanan bagi masyarakat melalui pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru (DOB).
“Kita semua telah bertekad untuk memberi pelayanan maksimal dan prima bagi masyarakat. Karenanya, Pemprov Kaltim mendukung atas pemekaran wilayah Kabupaten Berau untuk DOB (Daerah Otonom Baru) Berau Pesisir dan Paser Selatan dari Kabupaten Paser,” kata Awang Faroek Ishak pekan lalu.
Kaltim ini lanjutnya, walaupun sudah dimekarkan dengan terbentuknya DOB provinsi ke-34 di kawasan utara menjadi Provinsi Kalimantan Utara dengan lima kabupaten dan kota di dalamnya (Bulungan, Malinau, Nunukan dan Tarakan serta Tana Tidung).
Namun, secara geografis Kaltim masih memiliki wilayah yang luas khususnya beberapa kabupaten didalamnya. Diantaranya, daerah yang baru dimekarkan Kabupaten Kutai Barat untuk Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).
Menurut Awang Faroek, pemekaran wilayah suatu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pemerintahan baik pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan guna terwujud masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur.
Hakikat pemekaran daerah otonom lebih ditekankan pada aspek mendekatkan pelayanan pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran daerah merupakan cara atau pendekatan untuk mempercepat pembangunan daerah dan DOB yang terbentuk.
Dalam kehidupan berpemerintahan saat ini tuntutan kebutuhan masyarakat kian meningkat dan kompleks, sementara kinerja pemerintah untuk memenuhi segala tuntutan kebutuhan masyarakat belum optimal.
“Hal mendasar dilakukannya pemekaran wilayah adalah adanya keinginan untuk melakukan perubahan kearah lebih baik dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan pelayanan lebih prima dari pemerintah kepada masyarakat,” ujarnya.
Awang Faroek menambahkan selain Paser Selatan dan Berau Pesisir didukung percepatan terbentuknya menjadi DOB juga Kota Sebatik yang berada di Kabupaten Nunukan sebagai upaya untuk mengimbangi pembangunan dan pengembangan kawasan di perbatasan wilayah provinsi (Kaltara) bahkan negara Indonesia dengan negara Malaysia.(yans/sul/es/hmsprov).
///FOTO : Dr H Awang Faroek Ishak
25 April 2014 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
02 April 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
05 Maret 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
12 Juni 2014 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
09 Juli 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
31 Januari 2023 Jam 22:28:31
Sumber Daya Manusia
30 Januari 2023 Jam 22:26:01
Informasi dan Komunikasi
30 Januari 2023 Jam 22:23:44
Info Reformasi Birokrasi
30 Januari 2023 Jam 22:17:36
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
22 Februari 2016 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25 Februari 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
19 Juni 2017 Jam 09:09:24
Kebudayaan dan Pariwisata
17 Januari 2014 Jam 00:00:00
Warga Kaltim Bicara
25 Mei 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan