* Optimalisasi Penyusunan LPPD Kab/Kota, Dukung Kinerja Provinsi
SAMARINDA–Biro Pemerintahan Umum Setda Prov Kaltim melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2012 kepada 14 kabupaten/kota se Kaltim, yang diselenggarakan di Ruang Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (7/3).
Kepala Biro Pemerintahan Umum Setda Prov Kaltim, Hj Ismiati, mengatakan Bimtek ini dimaksudkan untuk optimalisasi penyusunan LPPD kabupaten/kota karena merupakan data agregasi LPPD provinsi.
“Bimtek penyusunan LPPD ini juga sebagai bagian dari amanat PP 3/2007, bahwa setiap Bupati/Walikota mempunyai kewajiban untuk menyampaikan LPPD setiap tahun paling lambat pada Maret setelah tahun anggaran berakhir,” ujar Ismiati.
Dijelaskannya, LPPD ini merupakan gambaran kinerja pemerintahan selama satu tahun dari sebuah provinsi yang nanti akan disampaikan kepada pemerintah dalam hal ini Presiden, dan kemudian akan dilakukan pemeringkatan secara nasional.
“Itulah mengapa setiap tahun kita mengadakan Bimtek baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota dengan mendatangkan nara sumber dari BPKP Pusat selaku anggota tim nasional. Karena LPPD provinsi ini nanti akan dievaluasi oleh Tim Nasional yang terdiri dari Dirjen Otda, Kemendagri dan BPKP Pusat. Hasil akhirnya nanti akan dilakukan pemeringkatan,” jelasnya
.Kita harapkan dengan adanya bimtek yang diberikan kepada kabupaten/kota hari ini agar semua penyusunan LPPD kabupaten/kota dapat disusun secara baik dan benar berikut data-data pendukung sebagai bukti dari laporan itu dapat disertakan pula. Jadi untuk akurasi data yang kita cantumkan dalam LPPD semua diberikan data pendukung yang benar adanya.
“Dengan adanya pengisian laporan yang baik dan benar dari kabupaten/kota akan memberikan penilaian kinerja yang baik yang nantinya mendukung kinerja provinsi secara keseluruhan,” harapnya.
Ditambahkannya, untuk penilaian LPPD pada 2010, dari 33 provinsi Kaltim menempatai peringkat 11 nasional. Sedangkan untuk penilaian kinerja 2011 akan diumumkan April 2013, dan LPPD yang akan disusun kali ini adalah untuk kinerja pemerintahan 2012.
Indikator penilaian dari LPPD adalah terkait kinerja urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, yang terdiri dari dua tataran, yaitu tataran pengambil kebijakan dan tataran pelaksana kebijakan.
“Jadi bagaimana kinerja-kinerja yang dilaksanakan SKPD seperti pada sektor kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, ketahanan pangan dan lainnya,” ucapnya. (her/hmsprov).
30 Juli 2015 Jam 00:00:00
Pelatihan, Kepegawaian
24 Juni 2019 Jam 17:01:07
Pelatihan, Kepegawaian
21 November 2015 Jam 00:00:00
Pelatihan, Kepegawaian
05 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pelatihan, Kepegawaian
30 Juli 2015 Jam 00:00:00
Pelatihan, Kepegawaian
17 September 2019 Jam 22:16:53
Pelatihan, Kepegawaian
27 September 2023 Jam 16:41:53
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:38:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27 September 2023 Jam 16:34:52
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:29:55
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:26:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
19 Mei 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
09 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
25 Maret 2018 Jam 18:56:42
Pembangunan
24 Desember 2013 Jam 00:00:00
Pelatihan, Kepegawaian
18 Maret 2020 Jam 07:01:01
Perkebunan