Pemprov Kaltim Imbau Kabupaten Lanjutkan PNPM
SAMARINDA - Pemprov Kaltim mengimbau agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dapat melanjutkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dengan memberdayakan tenaga fasilitator di kecamatan. Kendati pemerintah pusat, melalui Kementrian Dalam Negeri telah memutuskan untuk menghentikan program yang melibatkan masyarakat pedesaan itu.
Berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) tanggal 29 Desember 2014, menyebutkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) berakhir 2014. Sedangkan tugas, pokok, dan fungsi fasilitator dialihkan ke Penanggung Jawab Operasional (PJO).
“Tahun ini alokasi PNPM-MPd tidak ada dari pemerintah pusat. Namun kami berharap tahun depan program ini dapat dilanjutkan pemerintah kabupaten yang memiliki alokasi dana besar, dengan memberdayakan tenaga fasilitator," kata Asisten Bidang Pemerintahan Setprov Kaltim Aji Sayid Fatur Rahman di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (27/1).
Menurut dia, PNPM sangat efektif mendukung program pemerintah yang dimulai dari pedesaan, sehingga membantu pemberdayaan masyarakat. Apalagi, tenaga fasilitator yang dimiliki berpengalaman membantu masyarakat melaksanakan kegiatan PNPM.
Tenaga dan pikiran yang dimiliki tenaga fasilitator merupakan potensi besar yang patut dipertahankan dan dimanfaatkan pemerintah kabupaten dengan tujuan mensejahterakan masyarakat perdesaan.
“Program ini bisa saja dilanjutkan dengan nama program yang lain. Dananya bisa dari masing-masing kabupaten. Kita berharap punya pendapatan lebih besar sehingga bisa diprioritaskan untuk melanjutkan program yang baik ini," tambah Fatur.
Berbagai kegiatan PNPM telah memberi manfaat bagi masyarakat diantaranya pembangunan sarana dan prasarana di pedesaan, jalan desa, pos pelayanan terpadu (Posyandu) serta pengembangan kelompok usaha simpan pinjam perempuan. (jay/sul/es/hmsprov).
17 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
19 Oktober 2018 Jam 09:57:15
Pemerintahan
02 April 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
20 Juni 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
30 September 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
10 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
29 Mei 2023 Jam 19:18:24
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 19:15:40
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 14:31:31
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 10:05:26
Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 09:57:29
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
08 Juli 2013 Jam 00:00:00
Pertahanan Keamanan
11 Desember 2022 Jam 20:08:31
Ibu Kota Negara
01 Juli 2022 Jam 07:51:00
Informasi dan Komunikasi
11 September 2021 Jam 10:01:21
PKK
07 Juli 2021 Jam 07:37:15
Kegiatan Pemerintah