SAMARINDA - Guna mengoptimalkan penerimaan pajak yang dikelola pemerintah pusat maupun daerah. Pemprov Kaltim melakukan kerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Provinsi Kaltim dan Kaltara (Kaltimtara). Kerjasama ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Gubernur Kaltim H Isran Noor dengan Kepala Kanwil DJP Kaltimtara Samon Jaya di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (26/6/2019).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim Hj Ismiati mengatakan penandatanganan kesepakatan sangat strategis dalam mengoptimalisasi penerimaan pajak yang dikelola pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dimana dalam penerimaan pajak negara terdapat hak-hak provinsi maupun kabupaten/kota. "Sesuai aturan bahwa penerimaan pajak itu terdapat 80 persen untuk pusat dan 20 persen daerah (provinsi dan kabupoaten/kota). Kerjasama sangat penting dalam sinergi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak negara dan daerah," kata Ismiati.
Selain mengoptimalkan penerimaan pajak, kerjasama juga bertujuan tercapainya kemampuan aparatur perpajakan yang profesional dalam melaksanakan tugasnya. Serta peningkatan pengetahuan tentang perpajakan bagi aparatur perpajakan pemerintah pusat maupun daerah.
"Termasuk pemanfaatan data perpajakan secara optimal sesuai ketentuan. Kerjasama terkait pertukaran data dan pemanfaatan informasi perpajakan pusat maupun daerah. Tercapainya keselarasan dan keharmonisan ketentuan perpajakan pusat dan daerah," tandasnya.
Selain Pemprov Kaltim, kata Ismiati, Pemkab dan Pemkot se Kaltim melalui masing-masing bupati dan walikotanya juga melakukan penandatangan kesepakatan bersama dengan Kanwil DJP Kaltimtara. Karena semua itu diakuinya, tentu saling dukung satu sama lainnya, khususnya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.
"Dengan kerjasama tersebut sangat strategis dan tentu kita saling mendukung dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak. Sebab didalam UU 28/2009 ada bagi hasil untuk kabupaten dan kota. Semakin bagus penerimaan pajak provinsi tentu semakin besar pula bagi hasil untuk kabupaten dan kota," ujar Ismiati.(mar/her/yans/humasprovkaltim)
11 Mei 2020 Jam 16:18:00
Kerjasama Pemerintahan
25 Oktober 2017 Jam 22:50:01
Kerjasama Pemerintahan
28 Februari 2018 Jam 19:26:07
Kerjasama Pemerintahan
22 September 2017 Jam 12:21:37
Kerjasama Pemerintahan
01 Mei 2018 Jam 21:49:22
Kerjasama Pemerintahan
23 Maret 2023 Jam 13:54:47
FCPF-CF
23 Maret 2023 Jam 13:41:20
Wakil Gubernur Kaltim
23 Maret 2023 Jam 13:28:48
Even Olahraga
23 Maret 2023 Jam 13:17:46
Lingkungan Hidup
22 Maret 2023 Jam 14:30:39
Administrasi Pembangunan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
07 Juli 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
18 Desember 2021 Jam 20:15:20
Kesehatan
23 Mei 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
29 Juni 2016 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
31 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pendidikan