JAKARTA - Menjalankan amanat UU Minerba, Pemprov Kaltim menyerahkan seluruh dokumen Jaminan Reklamasi (Jamrek) perusahaan pertambangan ke Kementrian ESDM.
Penyerahan dokumen-dokumen penting berikut uangnya diserahkan Kepala Dinas ESDM Christianus Benny dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSP) Kaltim Puguh Harjanto.
“Alhamdulillah, semua dokumen Jamrek seluruh perusahaan tambang di Kaltim yang berjumlah 206 IUP di propinsi dan 371 IUP dari kabupaten dan kota dengan total bilyet sekitar 2.189 bernilai Rp 2 triliun sudah diserahkan ke Kementrian ESDM,” terang Kadis ESDM Christianus Benny.
Kepada Tim Publikasi Biro Adpim Setda Provinsi Kaltim, Benny menerangkan dengan penyerahan dokumen berikut uang Jamrek, maka semua perusahaan nantinya akan mengajukan permintaan pembayaran reklamasi yang dilakukan langsung ke Kementrian ESDM.
“Kita dalam hal ini Dinas ESDM Kaltim hanya melakukan pendampingan bersama inspektur tambang,” terangnya seraya menerangkan semua dana Jamrek selama ini tersimpan di bank pemerintah.
Ia membenarkan soal dana Jamrek menjadi salah satu urusan yang menyita waktu dan kepekaan dalam penanganannya, jika tidak bisa berdampak hukum.
Lebih jauh ia mengakui, proses pencairan dana Jamrek tidak mudah karena harus disesuaikan fakta di lapangan.
“Pemprov Kaltim terutama kami di Dinas ESDM, meski urusan dana Jamrek sudah ke Kementrian ESDM tetap akan membantu pemerintah pusat dalam pembinaan serta pemeriksaan lapangan dengan bekerjasama berbagai pihak di antaranya inspektur tambang yang merupakan kepanjangan tangan Kementrian ESDM,” bebernya.
Benny menambahkan dana Jamrek wajib disediakan perusahaan pertambangan dan disimpan ke pemerintah untuk jaminan kegiatan reklamasi eks tambang.
“Ada perhitungannya, kalau yang direklamasi hanya 25 hektare dari 100 hektare areal tambangnya, maka dana yang mereka boleh ambil hanya 25 persen dari dana yang dijaminkan,” jelasnya seraya menambahkan Kaltim merupakan daerah kedua yang telah menyerahkan Jamrek ke Kementrian ESDM. (sdn/sul/adpimprov kaltim)
10 Maret 2023 Jam 08:40:43
Agenda Pemerintah
28 Januari 2022 Jam 18:58:44
Agenda Pemerintah
26 Januari 2022 Jam 11:24:56
Agenda Pemerintah
08 September 2021 Jam 21:07:46
Agenda Pemerintah
16 Februari 2023 Jam 21:14:05
Agenda Pemerintah
19 April 2022 Jam 21:10:52
Agenda Pemerintah
28 Maret 2023 Jam 00:32:57
Wakil Gubernur Kaltim
27 Maret 2023 Jam 13:54:43
Gubernur Kaltim
27 Maret 2023 Jam 13:46:11
FCPF-CF
27 Maret 2023 Jam 06:36:34
Gubernur Kaltim
27 Maret 2023 Jam 06:31:31
Program Pemerintah
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
04 Juni 2022 Jam 19:43:04
Sumber Daya Manusia
24 Desember 2019 Jam 18:47:13
Kegiatan Pemerintah
07 Juni 2018 Jam 21:29:36
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10 Februari 2015 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
08 Desember 2021 Jam 11:24:53
Kunjungan Kerja