SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menegaskan, Pemerintah Provinsi Kaltim tidak melonggarkan pengetatan atas pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah di masa pandemi Covid-19 ini, terutama pada saat menjelang dan pasca lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah.
Hal tersebut dikemukakan Wagub yang Kamis (21/5) secara khusus mengikuti video conference Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Perumusan Protokol Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim,
Rakor dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto diikuti jajaran Menteri Indonedia Maju, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi,
Selain itu juga Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Jenderal TNI Hadi Tjahjanto, Waka Polri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo dan Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet serta seluruh gubernur se Indonesia.
Sementara itu hadir mendampingi Wagub, Plt Kepala Dinas Kesehatan yang juga Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kaltim Andi Muhammad Ishak, Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah H Nazrin, Kasatpol PP Kaltim I Gede Yusa dan Kepala Biro Humas Setdaprov Kaltim HM Syafranudin.
Usai vidcon, Wagub Hadi Mulyadi menegaskan Kaltim tidak melonggarkan pengetatan atas pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah.
"Pemprov sudah sepakat meniadakan open house bagi Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda, termasuk pejabat lainnya di lingkup Pemprov Kaltim. Juga, tidak melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya selama akhir Ramadhan maupun menjelang Idul Fitri," katanya.
Walaupun diakui, banyak dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19 terhadap roda pemerintahan terlebih masyarakat baik di sisi kesehatan, sosial bahkan ekonomi.
"Tetap tidak ada pelonggaran, termasuk mudik menjelang ataupun saat lebaran. Kita tidak ingin niat baik ternyata berujung masalah. Terjadi lonjakan kasus penularan virus Corona di masyarakat Kaltim," tegasnya. (yans/ri/humasprovkaltim)
09 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
05 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
16 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
18 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
19 April 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
25 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
27 September 2023 Jam 16:41:53
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:38:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27 September 2023 Jam 16:34:52
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:29:55
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:26:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
14 Mei 2018 Jam 20:26:45
Agama
12 Juli 2013 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
29 Januari 2013 Jam 00:00:00
Perhubungan
27 Februari 2013 Jam 00:00:00
Agama
20 Juni 2018 Jam 17:31:05
Perhubungan