Kalimantan Timur
Pemprov Kaltim Tingkatkan Pembangunan Infrastruktur

SAMARINDA – Memasuki usia ke 59 tahun, Pemprov Kaltim  terus berupaya untuk meningkatkan dan melakukan pemerataan pembangunan di berbagai bidang, sehingga tidak ada lagi kesenjangan ekonomi antara masyarakat perkotaan dengan di daerah pedalaman, perbatasan dan daerah terpencil.

Kita lihat sekarang, jalan-jalan  menuju ke Kabupaten Kutai Barat sudah bisa dilalui, begitu pula menuju ke Kabupaten Mahakam Ulu juga sudah tembus,  kemudian untuk  trans Kalimantan terutama dari  Samarinda, Bontang, Sangata, Wahau menuju ke Berau juga sudah bagus," kata Plt Sekdaprov  Kaltim H Rusmadi di sela-sela acara Pembukaan Rakor Bappeda se-Kaltim 2016, yang digelar di Kabupaten Tana Paser, Rabu malam (3/2).

Rusmadi menambahkan, pembangunan infrastruktur sangat penting untuk menunjang perekonomian masyarakat, dengan begitu  kesejahteraan  dan pendapatan masyarakat akan meningkat, dan hal itu harus bisa ditangani dengan baik.

"Oleh  karena  itu pembenahan infrastruktur diseluruh wilayah Kaltim akan terus dilakukan, walaupun demikian, kita mengakui masih ada  jalan-jalan yang belum terkoneksi dengan jalan lainnya," kata Rusmadi.

Ke depan lanjutnya, Pemprov terus melakukan percepatan pembangunan di kawasan pedalaman, perbatasan dan daerah terpencil. Program pembangunan infrastruktur untuk pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari air bersih, ketenagalistrikan, jalan akses, jembatan hingga fasilitas kesehatan dan pendidikan terus dilaksanakan dan menjadi prioritas setiap tahunnya.

Wilayah Kaltim sangat luas, untuk membangun tidak bisa dilaksanakan secara cepat karena ada beberapa wilayah yang sangat sulit dijangkau menggunakan transportasi air maupun darat, bahkan udara.

"Untuk itu, masyarakat harus bersabar, karena Pemprov Kaltim akan terus berusaha memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dan  tugas pembangunan ini, bukan hanyan tugas pemerintah saja, tetapi juga tugas swasta bersama-sama masyarakat, dengan terus meningkatkan senergitas menuju Kaltim maju  sampai 2018 mendatang,"papar Rusmadi.(mar/hmsprov)

Berita Terkait
Government Public Relation