Pemprov Lakukan Penguatan Pondasi Transformasi Sosial Ekonomi
SAMARINDA – Arah kebijakan Pemprov Kaltim pada tahun pertama Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2015 memiliki makna yang strategis. Pencapaian kerja pada tahun pertama RKPD ini akan menjadi penentu keberhasilan pembangunan daerah untuk tahap-tahap selanjutnya.
Terutama menyangkut penguatan pondasi transformasi sosial ekonomi melalui model pembangunan ekonomi hijau demi memberikan keseimbangan pilar ekonomi, lingkungan dan sosial.
“Saya mengajak semua pihak untuk ambil bagian dalam transformasi ekonomi demi kebaikan Kaltim,” kata Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak di Balikpapan, baru-baru ini.
Gubernur menyebutkan di Kaltim terdapat kawasan industri utama yang mendapatkan prioritas dari Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla di luar Pulau Jawa yakni, Kawasan Industri Kariangau di Balikpapan
Juga, Kawasan Industri Buluminung Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan kawasan industri berbasis gas dan kondensat di Bontang. Termasuk kawasan ekonomi khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan Economic Zone (MBKTEZ) di Kabupaten Kutai Timur.
Disamping itu masih banyak pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lainnya seperti kawasan industri pariwisata di Berau, kawasan-kawasan food dan rice estate di Kutai Barat, Kutai Kartanegara dan PPU.
Awang mengakui pengembangan kawasan industri ini di Kaltim sejalan dengan kebijakan transformasi ekonomi yang dilaksanakan pemerintah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah tahun 2013-2019 yang telah diputuskan dalam Kaltim Summit tahun 2014.
Berdasarkan analisis data dan informasi, menunjukan bahwa Kaltim mengalami perkembangan ekonomi yang kurang sehat dan tidak berkualitas. Kekayaan alam yang di keruk dari bumi Kaltim ternyata tidak menjadikan masyarakat daerah ini sejahtera.
“Kita telah menyadari pola pembangunan yang mengandalkan SDA tak terbarukan seperti migas dan batubara tidak dapat kita teruskan. Ternyata Kaltim tidaklah cukup kaya untuk meneruskan pembangunannya bersandarkan pada migas dan batubara,” jelas Awang.
Karenanya, strategi transformasi sosial ekonomi ditempuh dengan prinsip dasar optimalisasi dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam. Utamanya, memanfaatkan keuntungan pendapatan dari sektor tambang migas dan batubara menjadi modal bagi pembangunan sektor ekonomi berkelanjutan dan pengembangan sektor SDA yang dapat diperbarui.
“Ditengah terpuruknya sektor batubara dan migas di daerah, perekonomian Kaltim tetap menjanjikan bagi investasi. Pada 2014 rasio investasi Kaltim mencapai 40 persen menempati urutan keempat nasional setelah DKI Jakarta 67 persen, Jawa Barat 58 persen dan Jawa Timur 41 persen,” ungkap Awang Faroek Ishak. (yans/sul/hmsprov)
17 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
01 Oktober 2019 Jam 19:19:01
Pemerintahan
25 Agustus 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
03 November 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
01 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
18 Januari 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
22 September 2023 Jam 17:03:23
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 17:01:11
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:56:55
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:53:17
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:49:24
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
08 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pendidikan
11 Desember 2018 Jam 21:58:43
Pemerintahan
26 April 2018 Jam 09:25:25
Gubernur Kaltim
18 Desember 2021 Jam 20:17:26
Berita Acara
29 April 2019 Jam 09:43:39
Baznas