Pemprov Minta Masyarakat Cermat Pilih Calon Kepala Daerah
SAMARINDA - Genderang pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serentak 2015 mulai menggema. Komisi Pemilihan Umum (KPU) di berbagai daerah pun telah menetapkan nomor pasangan calon kepala daerah. Deklarasi pasangan calon untuk siap menang dan kalah pun telah dilaksanakan.
Menyikapi hal ini, Pemprov Kaltim meminta agar masyarakat cermat dalam memilih calon kepala daerah yang akan bersaing pada 9 Desember 2015 nanti. Masyarakat harus melihat kualitas dan kapabilitas serta pengalaman calon pemimpin daerah dalam bekerja, baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta.
“Harapan kita calon yang terpilih adalah orang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan pemerintahan dengan baik. Biasanya pemilihan itu hanya butuh waktu lima menit atau malah kurang dari itu. Padahal momen itu akan sangat menentukan bagi kemajuan daerah lima tahun ke depan. Karena itu, masyarakat harus cermat dalam memilih,” kata Asisten Pemerintahan Setprov Kaltim Aji Sayid Fatur Rahman di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (7/9).
Tidak hanya cermat, masyarakat diminta untuk menjaga kondusifitas daerah dan mampu menyelesaikan permasalahan di daerah dengan arif sesuai perundang-undangan dan tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan pemerintah.
Dengan kondisi yang aman, diharapkan pada saatnya nanti, 9 Desember 2015 masyarakat diminta untuk bersama-sama menggunakan hak pilih mereka. Selain itu, peserta pasangan calon kepala daerah diminta untuk menaati peraturan perundang-undangan ketika melaksanakan kampanye, begitu juga masa simpatisan yang mendukung masing-masing calon.
“Contohnya pemasangan baliho maupun stiker atau sepanduk pasangan calon harus sesuai aturan. Artinya, para tim kampanye pasangan calon dapat memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat, termasuk kepada partai politik yang mengusung mereka,” jelasnya.
Dengan memberikan pendidikan politik yang baik terhadap masyarakat, maka pasangan calon maupun tim kampanye masing-masing telah mewariskan nilai-nilai demokrasi yang benar kepada generasi muda.
“Jika ada hal yang melanggar aturan segera dihentikan dan diminimalisir, sehingga tidak meluas ke masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat melaksanakan demokrasi yang santun,” jelasnya.
Selain itu, Pemprov Kaltim meminta agar aparatur pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap bersikap netral dan tidak ikut dalam politik praktis. Sehingga wibawa korps PNS dapat terjaga dengan baik, meskipun pesta demokrasi tetap harus didukung dengan sepenuh hati.
Birokrasi diharapkan tidak dipermainkan dengan hanya memuaskan salah satu pasangan calon, sehingga menyebabkan wibawa pemerintahan tidak baik di mata masyarakat. “Karena itu, wajib PNS untuk netral. Meskipun berbagai daerah calon yang maju banyak dari incumbent namun netralitas harus ditegakkan,” jelasnya. (jay/sul/es/hmsprov).
///FOTO : Aji Sayid Fatur Rahman
04 Maret 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
15 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan
02 Februari 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
16 September 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
09 November 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
30 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
31 Januari 2023 Jam 22:28:31
Sumber Daya Manusia
30 Januari 2023 Jam 22:26:01
Informasi dan Komunikasi
30 Januari 2023 Jam 22:23:44
Info Reformasi Birokrasi
30 Januari 2023 Jam 22:17:36
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
01 Juni 2022 Jam 08:40:00
Kepemudaan dan Olahraga
24 Maret 2018 Jam 10:30:28
Kolom Minggu
23 September 2021 Jam 22:44:43
Pelatihan, Kepegawaian
07 April 2019 Jam 23:17:55
Keamanan Kaltim
17 September 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan