SAMARINDA-Pemprov Kaltim meminta agar Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk kembali mengklarifikasi atau mengulang tes penerimaan Pendamping Desa Tahun Anggaran 2016.
Hal itu karena proses penerimaan Pendamping Desa hingga saat ini belum ada pembekalan yang dilakukan Pemerintah Pusat. Terutama bagi mereka yang lulus seleksi. Karena itu, ini membuat peserta yang dinyatakan lulus terus bertanya kepada Pemerintah Daerah.
“Karena itu, saat ini kami mengajukan permohonan agar tes tersebut diklarifikasi atau diulang kembali, sehingga proses penyelenggaraan program pendamping desa di daerah berjalan baik,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) M Jauhar Efendi di Kantor BPMPD Kaltim, Jumat (15/7).
Menurut Jauhar, tes yang dilakukan Juni 2016 lalu banyak terjadi kesalahan administrasi yang dilakukan Pemerintah Pusat, sehingga ketika diumumkan nomor registrasi peserta dengan nomor induk kependudukan (NIK) KTP tidak sesuai.
Karena itu, Pemprov Kaltim melalui BPMPD menyampaikan permohonan agar hal itu dapat diklarifikasi, sehingga tidak menimbulkan permasalahan serius di daerah. Pasalnya, Pemprov Kaltim sangat sulit menetapkan peserta mana yang lulus seleksi tersebut. Apabila data mereka tidak tepat.
“Data semua ada di pusat. Karena data identitas peserta Pemerintah Daerah juga tidak mengetahui. Sebab, jika kita menempatkan orang yang tidak sesuai dengan daerah asalnya, maka dikhawatirkan akan berdampak pada penyelenggaraan program pembangunan desa di masing-masing daerah. Misalnya, penempatan mereka adalah di Berau, ternyata mereka orang Mahakam Ulu, sehingga ini dapat menjadi persoalan,” jelasnya.(jay/humasprov)
20 Maret 2018 Jam 19:56:21
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
24 September 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
01 April 2019 Jam 22:39:20
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21 November 2019 Jam 23:08:03
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
19 November 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
08 Desember 2023 Jam 18:56:58
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 18:03:53
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 14:07:24
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 11:20:15
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 11:18:01
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
27 Februari 2020 Jam 06:37:35
Kegiatan Silaturahmi
13 Februari 2018 Jam 21:12:22
Even Olahraga
16 April 2014 Jam 00:00:00
Energi dan Sumber Daya Mineral
05 September 2013 Jam 00:00:00
Kesehatan
16 Desember 2018 Jam 20:18:27
Kegiatan Silaturahmi