SAMARINDA-Pemprov Kaltim meminta agar Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk kembali mengklarifikasi atau mengulang tes penerimaan Pendamping Desa Tahun Anggaran 2016.
Hal itu karena proses penerimaan Pendamping Desa hingga saat ini belum ada pembekalan yang dilakukan Pemerintah Pusat. Terutama bagi mereka yang lulus seleksi. Karena itu, ini membuat peserta yang dinyatakan lulus terus bertanya kepada Pemerintah Daerah.
“Karena itu, saat ini kami mengajukan permohonan agar tes tersebut diklarifikasi atau diulang kembali, sehingga proses penyelenggaraan program pendamping desa di daerah berjalan baik,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) M Jauhar Efendi di Kantor BPMPD Kaltim, Jumat (15/7).
Menurut Jauhar, tes yang dilakukan Juni 2016 lalu banyak terjadi kesalahan administrasi yang dilakukan Pemerintah Pusat, sehingga ketika diumumkan nomor registrasi peserta dengan nomor induk kependudukan (NIK) KTP tidak sesuai.
Karena itu, Pemprov Kaltim melalui BPMPD menyampaikan permohonan agar hal itu dapat diklarifikasi, sehingga tidak menimbulkan permasalahan serius di daerah. Pasalnya, Pemprov Kaltim sangat sulit menetapkan peserta mana yang lulus seleksi tersebut. Apabila data mereka tidak tepat.
“Data semua ada di pusat. Karena data identitas peserta Pemerintah Daerah juga tidak mengetahui. Sebab, jika kita menempatkan orang yang tidak sesuai dengan daerah asalnya, maka dikhawatirkan akan berdampak pada penyelenggaraan program pembangunan desa di masing-masing daerah. Misalnya, penempatan mereka adalah di Berau, ternyata mereka orang Mahakam Ulu, sehingga ini dapat menjadi persoalan,” jelasnya.(jay/humasprov)
13 April 2018 Jam 20:01:31
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15 Juni 2017 Jam 13:54:24
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11 April 2016 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20 September 2016 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
24 Maret 2022 Jam 21:51:43
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21 November 2019 Jam 23:08:03
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
03 Juni 2023 Jam 17:53:53
Gubernur Kaltim
03 Juni 2023 Jam 11:26:57
Wakil Gubernur Kaltim
03 Juni 2023 Jam 11:25:15
Kaltim Berduka
03 Juni 2023 Jam 11:22:53
Wakil Gubernur Kaltim
03 Juni 2023 Jam 11:21:06
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
11 Februari 2015 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
17 Februari 2020 Jam 20:50:45
Sumber Daya Manusia
07 Juli 2021 Jam 07:36:54
Kegiatan Silaturahmi
31 Oktober 2018 Jam 21:06:09
Komunikasi dan Informatika
25 Mei 2023 Jam 21:04:29
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur