JAKARTA – Pemprov Kaltim melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim M Syirajudin mengatakan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Mului, di Desa Swan Slutung, Kabupaten Paser menginginkan agar wilayahnya dapat segera diakui sebagai Desa Adat.
“Mengingat wilayah Kesatuan MHA Mului terpisah jauh dari Ibu Kota Desa Swan Slutung dan jumlah penduduk Mului hanya dihuni 34 kepala keluarga (KK)," ucap Syirajudin saat audiensi ke Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa 23 Maret 2022.
Untuk itu, Pemprov Kaltim berharap ada solusi dari Dirjen Bina Pemdes agar keinginan MHA Mului dapat diwujudkan.
Selain itu, Pemprov mewakili rakyat Mului, meminta agar Dirjen Bina Pemdes dapat segera mengeluarkan kebijakan melalui petunjuk teknis tentang percepatan mekanisme pengakuan dan perlindungan MHA dan Surat Edaran Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pengakuan dan Perlindungan MHA serta Sekretariat Percepatan Pengakuan dan Perlindungan MHA di Daerah.
Syirajudin menjelaskan, Kaltim saat ini telah memiliki dua MHA yang telah ditetapkan melalui surat keputusan kepala daerah, yang pertama MHA Mului, Desa Swan Slutung Kecamatan Muara Komam, dan MHA Paring Sumpit, Desa Muara Andeh, Kecamatan Muara Samu.
Semua MHA berasal dari Kabupaten Paser, sementara enam calon MHA lagi yang saat ini dalam proses identifikasi dan pengesahan SK Panitia.
Diakui bahwa pengakuan dan pengesahan MHA yang ada di Kaltim tidak terlepas dari dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, khususnya lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati lingkungan.
Pada kesempatan itu, dia juga meminta agar Kaltim menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan workshop.
“Saya meminta agar kegiatan dapat dilakukan di Kaltim dan dilanjutkan peninjauan ke Ibu Kota Nusantara (IKN),” harapnya.
Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Aferi Syamsidar Fuadil mengapresiasi upaya Pemprov Kaltim yang telah melakukan penataan kesatuan MHA.(jay/sul/adpimprov kaltim)
15 Mei 2018 Jam 19:56:37
Keamanan Kaltim
23 Maret 2022 Jam 21:04:41
Keamanan Kaltim
28 Februari 2019 Jam 20:03:42
Keamanan Kaltim
07 Maret 2019 Jam 17:32:01
Keamanan Kaltim
04 Juni 2019 Jam 20:08:06
Keamanan Kaltim
26 Februari 2019 Jam 16:54:57
Keamanan Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:37:43
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:33:50
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
02 Oktober 2023 Jam 22:31:41
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:23:12
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:19:56
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
15 Januari 2015 Jam 00:00:00
Perkebunan
21 September 2016 Jam 00:00:00
Kehutanan
08 September 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
19 April 2021 Jam 18:46:33
Berita Acara