BALIKPAPAN - Pelaksana Tugas (Plt) Sekprov Kaltim HM Sa'bani mengatakan pelaksanaan pemungutan suara direncanakan digelar secara serentak pada September 2020.
.
Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun ini sebanyak 270 daerah terdiri sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.
.
Untuk Kaltim, lanjut Sa'bani, sembilan dari 10 kabupaten/kota akan menggelar Pilkada Serentak 2020, yakni Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, Berau, Paser, Kutai Timur, Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu.
.
Pada posisi sekarang ini, kata Sa'bani, bupati dan walikota yang berakhir jabatannya sebelum tahun 2024 akan ditunjuk Penjabat (Pj) kepala daerahnya. Begitu juga kabupeten dan kota yang sekarang incumbent keduanya ikut Pilkada serentak, mereka juga harus cuti selama proses kampanye, srhingga akan ditunjuk penjabat-penjabat kepala daerahnya.
.
Dari sembilan kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada di Kaltim enam daerah diantaranya akan dipersiapkan Pj bupati/walikota yaitu Kabupaten Berau, Kutim, Bontang, Kubar, Kukar dan Kabupaten Mahulu.
.
"Sementara yang tidak ada Penjabatnya adalah Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Paser, karena kedua kepala daerahnya akan berakhir periode keduanya, sehingga tidak ada penunjukan Penjabatnya," tandas Sa'bani, saat membuka Rapar Koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah (TP3D) Provinsi Kaltim se Kalimantan Timur tahun 2020 di Hotel Platinum Balikpapan, Senin (9/3/2020)
.
Pj kepala daerah, kata Sa'bani akan dipilih dari Pemprov Kaltim maupun dari Penjabat di kementerian yang ditunjuk Menteri Dalam Negeri, kalau penjabat dari Pemprov tidak mencukupi.
.
"Tapi kalau enam cukup saja, dan nama-nama penjabat tersebut nanti akan ditetap oleh Gubernur Kaltim, setelah itu baru dilaporkam ke Mendagri," tandasnya.
.
Penjabat kepala daerah yang ditunjuk nanti, kata Sa'bani tentu tidak ringan, karena Pj harus bisa bekerja maksimal dalam proses Pemilu Pilkada.
.
"Pj kepala daerah, harus netral itu yang paling penting, termasuk melaksanakan roda pemerintahan, menjaga kondusifitas daerah pada saat proses kampanye. Oleh karena itu, masyarakat di masing-masing daerah yang ditunjuk Penjabatnya, diharapkan dapat membackup dan pendukung Penjabatnya dalam menjalankan pemerintahan," papar Sa'bani. (mar/her/yans/humasprov kaltim)
03 April 2020 Jam 07:02:46
Berita Acara
07 Desember 2020 Jam 22:03:16
Berita Acara
02 Juli 2021 Jam 19:31:54
Berita Acara
08 Januari 2021 Jam 19:26:35
Berita Acara
18 Juli 2021 Jam 15:49:39
Berita Acara
13 November 2021 Jam 11:44:11
Berita Acara
22 Januari 2023 Jam 20:27:58
Gubernur Kaltim
22 Januari 2023 Jam 20:25:08
Kegiatan Pemerintah
22 Januari 2023 Jam 20:22:58
Gubernur Kaltim
21 Januari 2023 Jam 20:19:29
Penataan dan Penguatan Organisasi
21 Januari 2023 Jam 20:16:39
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
24 Februari 2022 Jam 21:52:13
Informasi dan Komunikasi
30 Desember 2016 Jam 00:00:00
Lingkungan Hidup
08 Juli 2013 Jam 00:00:00
Kepemudaan dan Olahraga
23 September 2019 Jam 22:49:03
Pendidikan
12 September 2022 Jam 21:48:47
Gubernur Kaltim