Pemprov Serahkan Bantuan Posyantek se-Kaltim

16 Agustus 2016 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 1142 kali

SAMARINDA - Sedikitnya 15 Pos Pelayanan Teknologi (posyantek) se-Kaltim menerima bantuan stimulan Posyantek percontohan tahun 2016. Bantuan diberikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kaltim di Kantor BPMD Kaltim Samarinda, Senin (15/8).

Bantuan ini merupakan program BPMPD Kaltim bidang Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam rangka memberikan semangat kepada posyantek di masing-masing kecamatan di Kaltim. Posyantek yang menerima berasal dari Kutai Kartanegara (Kukar), yaitu Posyantek 99, Kota Raja, Gamaloja, Sungai Cermin, Serba Guna dan Postantek Belayan. Sedangkan selanjutnya berasal dari Posyantek Sambutan Samarinda, Tepian MM Samarinda, Mutiara PPU, Harapan Baru Paser, Wat Taka Paser, Beriman Balikpapan, Sejahtera Balikpapan, Mitra Jaya Kutai Barat dan Posyantek Sambaliung Berau.

“Bantuan itu sudah beberapa tahun diberikan. Selain program pemerintah juga merupakan bagian dari perhatian pemerintah. Dalam rangka membentuk lembaga masyarakat, kita juga harus memfasilitasi. Jadi, tahun ini bantuan tersebut diberikan kepada 15 posyantek yang telah kami seleksi,” kata Kepala BPMPD Kaltim M Jauhar Efendi diwakili Kepala Bidang TTG Surya Dharma Herman usai upacara penyerahan bantuan stimulan posyantek percontohan di Kantor BPMPD Kaltim.

Bantuan diserahkan kepada posyantek berprestasi di masing-masing kecamatan. Bantuan ini berbentuk dana langsung sebesar Rp25 juta per lembaga. Bantuan ini diberikan, karena Pemprov menilai lembaga tersebut dibentuk dimulai dari nol atau tidak memiliki biaya dari pemerintah.

Namun demikian, Pemprov Kaltim berharap ada kerjasama yang dilakukan masing-masing lembaga atau posyantek dengan kecamatan. Termasuk adanya dukungan dari pihak swasta atau perusahaan melalui program corporate social responsibility (CSR).

“Bantuan ini, paling tidak untuk operasional mereka. Jika kita tidak bantu, siapa yang membantu mereka. Termasuk untuk alat tulis kantor (ATK) mereka. Namun demikian, hingga saat ini pihak swasta belum ada melaporkan dukungan tersebut kepada pemerintah,” jelasnya. (jay/sul/humasprov)

Berita Terkait