Pemprov Siap Serap Aspirasi Masyarakat

21 Maret 2013 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pemerintahan 1103 kali

SAMARINDA–Setelah beorasi sekitar satu jam di depan Kantor Gubernur Kaltim, perwakilan pendemo di bawah naungan Barisan Oposisi Rakyat Nasional dan Elaborasi Organisasi (BORNEO) diterima pejabat Pemprov Kaltim di ruang rapat Batiwakal, Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (20/3).
BORNEO yang menaungi sejumlah ormas, organisasi kepemudaan (OKP) dan LSM di Kaltim diterima Kepala Biro Pembangunan Daerah (Bangda), Salman Lumoindong dan Kepala Biro Hukum Suroto, Kabid PNFI Dinas Pendidikan Fathurrakhman dan Kabag Kehumasan Biro Humas dan Protokol, Imanuddin.
Salman Lumoindong yang memimpin pertemuan berjanji segera menyampaikan aspirasi dari BORNEO kepada Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak. Hal ini sesuai dengan instruksi gubernur agar setiap aksi demonstrasi harus ditindaklanjuti dengan pertemuan untuk menyerap aspirasi para pendemo.
“Saat apel pagi Senin (18/3) lalu, gubernur mengingatkan agar aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui aksi demonstrasi harus diserap dan secepatnya ditindaklanjuti. Namun dengan catatan aksi harus dilakukan secara damai bukan anarkis,” kata Salman.
Selain itu, Salman juga menyampaikan permintaan maaf dari Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak yang tidak bisa menemui langsung para pendemo karena sedang menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke-63 di Kabupaten Kutai Barat.
Terkait aspirasi yang disampaikan pendemo, ada beberapa hal menjadi masukan bagi Pemprov Kaltim dalam tugas melaksanakan pembangunan di Kaltim. Salah satunya adalah pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang belum dirasakan sebagian masyarakat.
“Kami menyampaikan terima kasih atas masukan BORNEO terhadap kinerja pembangunan selama ini. Hal-hal teknis yang harus dijelaskan lebih rinci akan ditindaklanjuti melalui penjelasan SKPD terkait,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, masing-masing perwakilan ormas, OKP dan LSM menyoroti besarnya anggaran pada APBD Kaltim, khususnya yang dikelola oleh SKPD seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum Kaltim. Mereka menilai kedua SKPD tersebut bermasalah dan berpotensi terjadi penyimpangan.
"Tidak ada SKPD basah atau kering. SKPD dengan anggaran besar, juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk mempertanggungjawabkan penggunaannya. Melakukan penyimpangan, pasti akan kecemplung. Dan Gubernur Awang Faroek menegaskan komitmenya agar seluruh SKPD tidak melakukan penyimpangan," beber Salman.
Sebelumnya, Koordinator Borneo, Muhammad Husni Fahrudin menyampaikan beberapa permasalahan pembangunan yang dinilai masih belum cukup memuaskan masyarakat. “Dengan APBD Kaltim yang besar, jika diimplementasikan benar-benar untuk pembangunan dan lepas dari penyimpangan, maka rakyat Kaltim pasti akan sejahtera,” kata Koordinator Borneo, Muhammad Husni Fahrudin Husni Fahrudin juga berharap agar dalam waktu dua minggu kedepan perwakilan Borneo dapat bertemu langsung dengan gubernur, untuk menyampaikan aspirasinya. (her/hmsprov).

//Foto: Pertemuan Barisan Oposisi Rakyat Nasional dan Elaborasi Organisasi (BORNEO) dengan Pemprov Kaltim. (fajar/humasprov kaltim).

Berita Terkait