SAMARINDA - Pemprov Kaltim sangat terbuka jika Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) ingin melakukan peninjauan lapangan dan pemprov siap memberi penjelasan. Apalagi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pelaksanaan anggaran Pemprov Kaltim Tahun Anggaran 2016 pun telah diterima.
Pemprov sangat memahami bahwa hal itu merupakan kewajiban wakil rakyat untuk memantau pelaksanaan pembangunan karena sangat berkaitan dengan anggaran. "Kami siap menerima tim pansus. Apalagi jika ditemukan ada temuan," kata Sekprov Kaltim Dr H Rusmadi di Samarinda, Jumat (9/7).
Dijelaskan Rusmadi, pemprov langsung menindaklanjuti rekomendasi BPK, sehingga diyakini program kerja melalui alokasi anggaran tahun tersebut telah berjalan sesuai aturan. "Apa yang disampaikan BPK itu rill dan sudah kami tindaklanjuti. Jadi, apabila ada informasi yang kurang baik dalam melaksanakan anggaran, pemprov siap melaksanakan. Contohnya pembangunan infrastruktur jalan maupun jembatan," jelasnya. (jay/sul/ri/humasprov)
01 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
30 Mei 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
15 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
23 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan
13 Oktober 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan
08 Desember 2023 Jam 18:56:58
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 18:03:53
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 14:07:24
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 11:20:15
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 11:18:01
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
25 Agustus 2017 Jam 13:29:15
Pengumuman
03 Desember 2020 Jam 13:01:37
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
16 Januari 2017 Jam 00:00:00
BPD Kaltim
31 Oktober 2018 Jam 21:09:02
Pemerintahan
13 September 2013 Jam 00:00:00
Perkebunan