Pemprov Siapkan Rp29 Miliar untuk Fakir Miskin

17 Mei 2013 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Sosial 1373 kali

SAMARINDA – Dinas Sosial Kaltim tahun ini menyiapkan alokasi anggaran untuk mengatasi persoalan-persoalan sosial di masyarakat, tidak kurang dari Rp29 miliar. Selain itu, program ini juga mendapat dukungan dana APBN sekitar Rp18 miliar.
Kepala Dinas Sosial Kaltim H Bere Ali mengatakan, alokasi anggaran tersebut seluruhnya akan dimanfaatkan untuk penanganan masalah-masalah sosial. Sinergi anggaran daerah dan pusat ini, sangat diharapkan membantu masyarakat yang terbelit persoalan-persoalan sosial dan ekonomi.
“Dana yang kita siapkan akan digunakan untuk membantu fakir miskin, penyandang cacat, anak terlantar, para lanjut usia, komunitas adat terpencil, gelandangan, pengemis dan penyandang permasalahan sosial lainnya. Ini bukti nyata komitmen kuat Gubernur Awang Faroek dalam upaya Membangun Kaltim Untuk Semua. Para penyandang masalah sosial juga harus kita perhatikan,” kata Bere Ali didampingi Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Farida Ariyani, Selasa(14/5).
Pernyataan Bere Ali ini disampaikan usai dilakukan penertiban anak jalanan, gelandangan dan pengemis bekerja sama dengan Dinas Kesejahteraan Sosial Samarinda dan Satpol PP Samarinda. Penertiban dilakukan di sejumlah tempat diantaranya di sekitar kawasan Pasar Pagi, simpangan Mal Lembuswana dan sejumlah simpang jalan di Kota Samarinda.
Dari penertiban itu, 16 orang berhasil diamankan. Terdiri dari 13 orang dewasa dan tiga anak-anak. Mereka kemudian diidentifikasi sebelum direhabilitasi ke sejumlah panti pemerintah atau dipulangkan setelah ada jaminan dari keluarga untuk tidak mengulang aksi mereka turun ke jalan menjadi pengemis dan peminta-minta. Bere meyakini, aksi mereka dikendalikan para koordinator yang mencari keuntungan dari aksi para pengemis tersebut.
“Setelah diidentifikasi, beberapa orang selanjutnya akan kita berikan asistensi sosial lanjut usia yang bersifat tetap hingga mereka tutup usia. Mereka akan mendapat bantuan Rp200 ribu perbulan dan dibagi pertriwulan. Untuk mereka yang baru kita identifikasi, tahun ini akan kita usulkan,” jelas Bere.
Bantuan dan asistensi dengan jumlah nominal yang sama juga diberikan kepada para penyandang cacat atau orang dengan kecacatan (ODK) yang hingga tahun ini jumlah terlayani sudah mencapai 253 ODK. ODK yang terjaring dalam penertiban Selasa lalu juga akan diusulkan agar mendapat asistensi untuk realisasi tahun depan.
Bere Ali mengungkapkan, meski pemerintah sangat serius melakukan penanganan permasalahan sosial dengan melakukan rehabilitasi di panti-panti sosial pemerintah maupun swasta, namun tidak jarang justru para penyandang masalah sosial tersebutlah yang enggan dilayani.
“Pelayanan sudah kita siapkan di panti, tetapi umumnya mereka menolak dengan berbagai alasan. Kami tetap mengupayakan solusi bagi mereka agar tidak kembali ke jalan misalnya dengan bantuan usaha ekonomi produktif dan bantuan modal untuk kelompok usaha bersama (Kube) tanpa pengembalian modal. Dan banyak dari mereka yang behasil,” ungkap Bere.
Bantuan kepada fakir miskin dan penyandang masalah sosial dalam bentuk Kube tersebut diberikan kepada kelompok masyarakat yang beranggotakan 10 orang perkelompok. Bantuan modal yang diberikan adalah Rp20 juta perkelompok. Setiap tahunnya, Dinas Sosial sedikitnya menyalurkan bantuan kepada 1.600 kepala keluarga di seluruh Kaltim.
Perhatian Gubernur Awang Faroek juga diarahkan untuk memberi jaminan hidup layak kepada anak terlantar dan anak jalanan yang menjadi pengemis di jalanan. Melalui ABPD Kaltim 2013 telah menyiapkan bantuan untuk anak-anak yang tinggal di panti-panti swasta sebanyak 1.000 anak dengan bantuan Rp1,5 juta pertahun sehingga totalnya Rp1,5 miliar.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga memperjuangkan alokasi untuk program yang sama kepada pemerintah pusat melalui APBN dan diperoleh kepastian untuk 2.700 anak dengan bantuan sebesar Rp1.098,000 peranak pertahun.
"Ini adalah bukti komitmen kuat pemimpin daerah ini untuk Membangun Kaltim Untuk Semua. Dan alokasi dari APBD dan APBN ini tidak termasuk untuk bantuan kepada anak-anak yang dibina di panti-panti pemerintah," beber Bere Ali. (sul/hmsprov).