Kalimantan Timur
Pemprov Sumbar Belajar Implementasi FCPF Carbon Fund ke Kaltim

Foto Alman / Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov.Kaltim

SAMARINDA - Keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menurunkan emisi karbon dan mendapatkan kompensasi sebesar Rp260 miliar dari Bank Dunia menjadi salah satu alasan Kaltim menjadi tujuan kunjungan kerja dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 

 

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy sebagai pimpinan rombongan Pemprov Sumbar yang diterima langsung oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Dr Akmal Malik beserta jajaran Pemprov Kaltim di Ruang Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/10/2023). 

 

“Awalnya saya baca berita di media-media nasional bahwa Kaltim dapat ratusan miliar rupiah dari carbon trading (perdagangan karbon). Saya berpikir harusnya Sumbar juga bisa ikut berkontribusi dalam menyuplai oksigen Indonesia dan dunia. Saya langsung koordinasi dengan Kadis Kehutanan, kita belajar saja ke Kalimantan Timur,” ucap Audy mengawali sambutannya. 

 

Karena, lanjut Audy, dengan kondisi Sumbar yang luasan wilayahnya hanya sepertiga dari Kaltim. Kondisi geografisnya 55 persen adalah hutan. Dan 85 persen nagari atau desa di Ranah Minang berada di kawasan hutan. 

 

“Jadi kita ingin belajar gimana cara dapat duit dari carbon trading ini, mengingat lebih dari setengah daratan wilayah Sumbar adalah hutan. Kita ingin mempelajari bagaimana menyiapkan programnya, mulai dari penyiapan dokumen hingga implementasinya. Kita bisa copy jika berkenan kawan-kawan berbagi ilmu dengan kami, sehingga kami bisa mempersiapkan mulai dari hulunya,” jelas Audy. 

 

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengungkapkan keberhasilan Kaltim dalam penurunan emisi karbon hingga mendapatkan kompensasi dari Bank Dunia tidak terlepas dari komitmen kuat pemimpin Kaltim yang dimulai dari Gubernur Awang Faroek Ishak dan dilanjutkan oleh Gubernur Isran Noor. 

 

“Ini adalah perjuangan gubernur sebelumnya Pak Awang Faroek yang kemudian dilanjutkan Pak Isran Noor. Tapi ini adalah proses panjang. Tidak bisa instan. Prosesnya agak lama dan membutuhkan konsistensi. Dan ini kembali ke persoalan komitmen dari pemimpin daerah yang didukung multipihak untuk melakukan persoalan pelestarian lingkungan,” ungkap Akmal Malik. 

 

Hasil perjuangan tersebut, lanjut Akmal, Kalimantan Timur adalah provinsi pertama di Indonesia bahkan di lingkup Asia Pasifik yang berhasil melaksanakan program kemitraan Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF CF) sebagai upaya mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan di negara berkembang dengan skema pembayaran berbasis kinerja (result based payment).

 

“Keberhasilan Kalimantan Timur hingga mendapatkan pembayaran dimuka sebesar 20,9 juta USD pada Desember 2022 merupakan hasil dari proses yang panjang. Program penurunan emisi pasca-FCPF akan terus dilanjutkan untuk mendukung percepatan penerapan green economy dan transformasi ekonomi di Kalimantan Timur,” tegas Akmal Malik. 

 

Tampak hadir mendampingi Pj Gubernur Kaltim, di antaranya Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kaltim Ujang Rachmad, Kepala Dinas Kehutanan Joko Istanto, Kepala Biro Perekonomian Iwan Darmawan, Kepala Biro Adbang Irhamsyah, Kepala Biro Adpim Syarifah Alawiyah, serta perwakilan perangkat daerah terkait lingkup Pemprov Kaltim, Ketua DDPI Prof Daddy Ruhiyat dan mitra program FCPF-CF Kaltim. (her/sul/ky/adpimprov kaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation