Pemprov Upayakan Efesiensi Belanja Daerah
Pemprov Kaltim terus berupaya, melakukan efesiensi terhadap penggunaan anggaran daerah, termasuk membuat program yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas Sekretaris Provinsi Kaltim Dr H Rusmadi terkait upaya Pemerintah Provinsi Kaltim meningkatkan sektor pendapatan dan melakukan efesiensi sektor belanja daerah.
“Kita terus berupaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui sektor pajak, sekaligus melakukan efesiensi belanja,” kata Rusmadi.
Efesiensi di sektor belanja ini menurut Rusmadi merupakan upaya mentransformasikan belanja yang cenderung konsumtif menjadi lebih produktif. “Apalagi saat ini Kaltim sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan bidang infrastruktur,” ujar Rusmadi.
Kebutuhan pembiayaan akan terbangunnya sarana dan prasarana serta infrastruktur masyarakat sangat besar, sehingga pendapatan yang sedemikian keras diusahakan jangan sampai turun dan di saat diperlukan tidak mampu dibelanjakan (kekurangan anggaran).
Pemprov berharap dengan pendapatan yang sedemikan besar didukung pengelolaan sektor belanja yang efektif akan mampu menstimulus ekonomi daerah dan hal ini merupakan tujuan utama dari upaya pemerintah meningkatkan pendapatan daerah.
“Pembangunan infrastruktur berupa jalan, jembatan maupun pelabuhan dan Bandara serta sarana pendidikan dan kesehatan maupun pembangunan pertanian memerlukan biaya besar,” jelasnya.
Rusmadi mengakui potensi pendapatan daerah masih sangat besar untuk digali dan dijadikan sumber peningkatan kapasitas fiskal daerah. Misalnya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor minyak dan gas bumi serta pertambangan, perkebunan dan perhutanan.
“Efesiensi belanja juga menjadi upaya Pemprov untuk membangun transparansi,” harap Rusmadi.
Guna membangun transparansi ini, dukungan semua pihak diperlukan. Diantaranya, sektor PBB untuk jual beli rumah maka notaris harus terbuka maupun objek pajak lain dalam transaksi serta melakukan kegiatan yang di dalamnya terdapat kewajiban untuk membayar pajak.
“Dalam membangun transparansi ini kita melibatkan semua pihak seperti BPK maupun instansi dan lembaga hukum terkait. Ini adalah upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui sektor pajak yang sudah diserahkan pengelolaannya ke daerah,” ungkap Rusmadi. (tim humas).
26 April 2021 Jam 11:17:54
Pemerintahan
27 Desember 2021 Jam 08:31:42
Pemerintahan
31 Mei 2018 Jam 20:24:36
Pemerintahan
25 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
02 Oktober 2017 Jam 09:40:30
Pemerintahan
19 Maret 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
31 Januari 2023 Jam 22:28:31
Sumber Daya Manusia
30 Januari 2023 Jam 22:26:01
Informasi dan Komunikasi
30 Januari 2023 Jam 22:23:44
Info Reformasi Birokrasi
30 Januari 2023 Jam 22:17:36
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
01 April 2019 Jam 22:36:50
Kebudayaan dan Pariwisata
02 Maret 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
17 Agustus 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
08 Januari 2018 Jam 12:59:32
Pendidikan
05 Desember 2015 Jam 00:00:00
Peranan Organisasi Perempuan