Penanganan Banjir di Samarinda
SAMARINDA- Wagub Kaltim HM Mukmin Faisyal HP menyatakan bahwa Pemprov Kaltim memiliki kewajiban untuk membantu Ibu Kota Provinsi dalam hal bantuan alokasi anggaran pembangunan di daerah, terutama mengenai penanganan masalah banjir di Samarinda.
Meski demikian, bantuan yang diberikan juga sesuai dengan kesungguhan Pemkot Samarinda dalam menangani dan melaksanakan progam tersebut pada tahun sebelumnya.
“Pemberian bantuan tersebut tetap akan diberikan. Namun, Pemprov juga akan menilai sejauh mana kesungguhan Pemkot Samarinda selama ini melaksanakan program penanganan masalah banjir. Walau pun, Pemkot Samarinda juga memiliki alokasi anggaran tentang penanganan tersebut. Jadi, bukan jalan sendiri-sendiri,” kata Mukmin Faisyal ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (20/2).
Menurut dia, penanganan banjir di Samarinda harus serius dilakukan. Bahkan, jika perlu ada tim ahli yang melakukan itu. Misal, didatangkan dari Belanda, sehingga penanganan Banjir dapat dilakukan dengan baik.
Masalah ini sangat sulit diselesaikan. Karena itu, perlu tim ahli yang mendukung penanganan tersebut, terutama sebagai konsultan. “Tanpa ada orang yang ahli ikut sebagai konsultan, saya pikir masalah ini tidak bisa diselesaikan. Setidaknya, dapat mengurangi volume kedalaman air ketika banjir. Saya pikir tidak boleh main-main menangani permasalahan ini dan setengah-setengah. Yang jelas, Pemprov siap membantu Pemkot Samarinda untuk menangani masalah tersebut,” jelasnya.
Untuk mendukung penanganan tersebut, Pemprov Kaltim juga telah membantu Pemkot Samarinda pada 2013 untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di ibu kota, yakni dengan alokasi Rp600 miliar.
Diharapkan, melalui bantuan tersebut dapat mendukung Pemkot menangani permasalahan tersebut. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan kabupaten/kota lain yang ada di Kaltim. Apalagi hanya digunakan untuk penanganan masalah banjir yang saat ini sering terjadi.(jay/hmsprov)
21 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
27 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
11 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
21 April 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
12 Oktober 2021 Jam 22:13:57
Pemerintahan
17 Mei 2020 Jam 21:48:12
Pemerintahan
01 April 2023 Jam 22:25:35
Gubernur Kaltim
01 April 2023 Jam 14:30:08
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
31 Maret 2023 Jam 23:53:03
Gubernur Kaltim
31 Maret 2023 Jam 23:48:40
Gubernur Kaltim
31 Maret 2023 Jam 23:48:09
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
14 April 2022 Jam 21:08:17
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
07 Mei 2019 Jam 19:29:31
Perencanaan Pembangunan
21 Februari 2019 Jam 19:25:22
Kegiatan Pemerintah
20 Januari 2014 Jam 00:00:00
Warga Kaltim Bicara
19 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan