Pemprov-Pertamina Gelar Pra Workshop Alih Kelola Wilayah Kerja Mahakam

30 Januari 2017 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Kegiatan Pemerintah 644 kali

Berharap Berbagai Perijinan Dilanjutkan

SAMARINDA - Dalam upaya persiapan peralihan operatorship wilayah kerja Mahakam dari Total E&P Indonesie (TEPI) kepada Pertamina Hulu Mahakam (PHM), pada 1 Januari 2018, Pemprov Kaltim bersama jajaran Pertamina menggelar Pra Workshop, khususnya terkait perijinan. Sedangkan workshop akan dilaksanakan pada 2-3 Febrruari 2017 di Balikpapan.

Asisten Bidang Perekonomian dan Administarsi Pembangunan Setprov Kaltim H Ichwansyah saat memimpin rapat Pra Workshop Perizinan Daerah dalam Rangka Alih Kelola Wilayah Kerja Mahakam mengatakan, kegiatan ini untuk mempertegas persoalan terkait perijinan di level provinsi maupun kabupaten dan kota. Harapannya agar berbagai perijinan yang ada bisa diteruskan dan hanya menyesuaikan dengan pengelola baru dan tidak harus melakukan proses perijinan dari nol.

"Jadi pra workshop yang kita lakukan hari ini hanya untuk mempertegas terkait perijianan baik itu dari instansi dan lembaga maupun dari dinas terkait di lingkungan Pemprov Kaltim," kata Ichwansyah usai memimpin rapat yang digelar di Ruang Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Senin (30/1).

Ihwansyah menjelaskan, meski akan ada peralihan operatorship wilayah kerja Mahakam dari Total E&P Indonesie ke Pertamina Hulu Mahakam, namun tidak ada perubahan wilayah kerja (lokasi), sumber daya manusia, aktivitas operasi dan berbagai aspek pendukung lainnya.

"Kita akan bantu agar proses penyesuaian perijinan nanti berjalan lancar, jangan sampai ada masalah, karena ini juga terkait dengan penerimaan daerah kita ke depan," jelas Ichwansyah.

Selain itu, juga diharapkan adanya satu payung kebijakan demi kelancaran proses peralihan perijinan dari Total E&P Indonesie ke Pertanina Hulu Mahakam, sehingga tidak menghambat proses operasi dan produksi.

Acara dihadiri Kepala Perwakilan SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi Nasvar Nasar, Ketua Tim Persiapan Pengelolaan Mahakam (TPPM) Boyke Pardede, Koordinator peralihan izin/TEPI Nancy Y Munty, serta jajaran dari Pertamina Hulu Mahakam, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kaltim Ir Riza Indra Riadi, Kepala Disnakertrans H Fathul Halim, Kepala Biro Ekonomi Nazrin dan perwakilan BPN. (mar/sul/es/humasprov)

Berita Terkait