Kalimantan Timur
Penanganan Covid-19 di Kaltim Sudah, Sesuai Arahan Pusat

Ist

SAMARINDA - Semua arahan pusat terkait penanganan Covid-19 sudah dilaksanakan Pemprov Kaltim. 

"Pendek kata pemprov sudah lakukan langkah dan  kebijakan sesuai kewenangan yang diberikan pemerintah pusat," kata Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kaltim Moh Jauhar Efendi saat menjadi pembicara Dialogika bertema "Peran Kebijakan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Covid-19" secara virtual, Sabtu (9/5/2020). 

Jauhar lantas menyebut beberapa langkah yang  telah dilakukan, di antaranya melakukan refocusing anggaran untuk penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial dan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Besaran awal refocusing   sekitar Rp388,58 miliar ditetapkan realokasi, kemudian ditingkatkan menjadi Rp500 miliar.

Upaya lainnya menjadikan Bapelkes Dinas Kesehatan Kaltim menjadi tempat karantina. Pemprov juga menyampaikan permohonan agar Asrama Haji Batakan di Balikpapan bisa jadi alternatif lokasi karantina.

"Pemprov Kaltim juga membantu pemenuhan kebutuhan RSUD Abdul Wahab Syahranie Samarinda dan RSUD Kanujoso Djatiwibowo sebagai rumah sakit rujukan penanganan Covid-19," jelasnya.

Sementara mengenai jaring pengaman sosial, saat ini sedang dilakukan verifikasi dan validasi data usulan pemkab/pemkot se-Kaltim untuk ditetapkan dalam SK penerima sebagai penerima program bantuan sosial masyarakat (BSM) Provinsi Kaltim. Penyalurannya secara non tunai agar tepat sasaran.

Terkait kemungkinan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Jauhar tak menampiknya. Sebab  jauh sebelumnya,  saat rapat bersama Forkopimda Kaltim, tepatnya 16 Maret 2020, Gubernur Isran Noor  sudah mengusulkan kebijakan local lockdown di Kaltim untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Namun urung diterapkan karena Presiden Joko Widodo sore harinya mengingatkan bahwa lockdown adalah keputusan pusat, bukan daerah.

Forum dialog diikuti sekitar 90 peserta, termasuk menghadirkan narasumber Juru Bicara Menteri Pertahanan (Jubir Menhan) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak. (jay/sul/humasprov kaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation