Awang: Tingkatkan Koordinasi dengan Kabupaten/Kota
SAMARINDA – Dinas Sosial (Dinsos) selaku instansi teknis yang memiliki tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) menangani permasalahan sosial dalam masyarakat harus siap siaga dan berkoordinasi dengan kepala daerah (bupati dan walikota) dan instansi pusat (Kementerian Sosial).
“Koordinasi dengan para kepala daerah dan instansi lain baik vertikal maupun horisontal harus terus ditingkatkan untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial,” kata Gubernur Awang Faroek Ishak pada pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Dinas Sosial Kaltim, Selasa (1/10).
Penanggulangan masalah kemiskinan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu dari grand strategy pembangunan daerah bahkan nasional. Karenanya, Dinsos bersama jajaran harus intensif menangani masalah sosial yang sering terjadi.
Permasalahan terjadi diantaranya akibat perubahan masyarakat yang terjadi secara cepat akibat sebuah proses pembangunan yang dilaksanakan. Kondisi ini perlu mendapat perhatian melalui kegiatan konvensi, keserasian sosial dan kearifan lokal yang melibatkan tokoh masyarakat agama serta lembaga kemasyarakatan.
Termasuk perlu mendorong pembentukan forum-forum CSR (corporate social responsibility/program tanggungjawab dan kepedulian perusahaan) yang sudah sepatutnya ditumbuhkan di setiap daerah dan secara sinergis bekerjasama dengan pemerintah daerah.
“Forum multi stakeholders yang sudah terbentuk di tingkat provinsi hendaknya dapat dikembangkan dan didorong agar terbentuk di kabupaten dan kota. Perusahaan melalui program CSR dapat dioptimalkan berperan untuk penanganan masalah sosial,” harap Awang.
Disebutkan, isu strategis pembangunan nasional antara lain masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, belum tercapainya sejumlah target MDG's, perubahan demografi seperti peningkatan jumlah lanjut usia (lansia) dan kerentanan terhadap bencana alam.
Termasuk konflik horizontal, perubahan tata nilai masyarakat akibat arus informasi, peningkatan kualitas dan kuantitas PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial), lemahnya koordinasi birokrasi, anggaran yang terbatas dan etos kerja aparat yang masih harus ditingkatkan.
“SDM pembangunan kesejahteraan sosial secara kuantitas dan kualitas harus terus ditingkatkan. Peran serta masyarakat, organisasi sosial dan kalangan pengusaha sangat strategis dalam pencapaian target pembangunan,” ungkap Awang Faroek. (yans/hmsprov)
///FOTO : Awang Faroek Ishak
06 Januari 2021 Jam 18:29:59
Sosial
21 November 2016 Jam 00:00:00
Sosial
21 Februari 2014 Jam 00:00:00
Sosial
01 Desember 2014 Jam 00:00:00
Sosial
16 Februari 2013 Jam 00:00:00
Sosial
24 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Sosial
06 Februari 2023 Jam 22:34:41
Wakil Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:32:45
Wakil Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:31:18
Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:27:59
Wakil Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:26:09
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
15 Maret 2020 Jam 18:30:23
Siaran Pers
10 Januari 2017 Jam 00:00:00
Kelautan dan Perikanan
18 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
08 Juni 2020 Jam 15:10:17
Perkebunan
30 September 2021 Jam 19:54:19
Pesta Rakyat