Penanggulangan Kemiskinan Kewajiban Bersama

01 September 2022 Jam 08:57:15 Cinthia Rapat Koordinasi Pemerintah 583 kali

Foto Syaid Syaiful Anwar / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

JAKARTA - Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022 yang dilaksanakan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara RI, di Magnolia Ballroom Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta, Rabu (31/8/2022) malam.

Rakor bertema “Memastikan Konvergensi dan Penajaman Sasaran Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem oleh Pemerintah Daerah” ini digelar selama tiga hari, 31 Agustus-2 September 2022, dengan peserta Wakil Gubernur dari 34 provinsi selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi didampingi Kepala Bappeda, Kepala Dinas Sosial, Kepala DKP3A dan Kepala DPMPD selaku anggota dari TKPK Provinsi.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres Suprayoga Hadi selaku Sekretaris Eksekutif TNP2K mengatakan sesuai tema rakor, ada dua kata kunci dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, yaitu konvergensi dan lebih tepat sasaran.

“Jadi kita berupaya memperbaiki konvergensi dan lebih tepat sasaran untuk program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah, seperti program pengurangan beban diterima keluarga secara stimulan sesuai kebutuhan atau program pemberdayaan ekonomi. Upaya pemerintah yang terintegrasi ini harus turut didukung oleh kerja bersama sektor nonpemerintah. Kerja bersama, kita hapus kemiskinan ekstrem,” jelas Suprayoga Hadi saat membuka rakor.

Melalui rakor ini juga diharapkan pemerintah daerah agar secara bersama-sama mengambil langkah nyata dalam penanggulangan kemiskinan di daerah mulai provinsi hingga kabupaten/kota melalui gerakan bersama lintas sektor dan seluruh stakeholder terkait.

“Di sini juga kita berupaya melakukan penguatan peran TKPK yang bertujuan untuk sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan gubernur dan bupati/wali kota, sehingga target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2022-2024 bisa terwujud,” pungkasnya.

Wagub Hadi Mulyadi mengakui bahwa beberapa daerah di Benua Etam masih memiliki angka kemiskinan ekstrem yang cukup tinggi, salah satunya Kabupaten Kutai Timur. Untuk itu dirinya mengimbau agar pemerintah daerah dapat melakukan percepatan penanggulangan dan penghapusan angka kemiskinan ekstrem di daerahnya.

“Kalimantan Timur berdasarkan data dari pusat, angka kemiskinan ekstrem yang tinggi adalah Kutai Timur. Untuk itu Pemkab Kutai Timur harus bekerja keras melakukan penghapusan kemiskinan ekstrem. Demikian halnya untuk kabupaten/kota lainnya di Kaltim. Jadi semua harus bergerak, karena apapun namanya, penanggulangan kemiskinan itu adalah kewajiban kita bersama untuk diturunkan persentasenya bahkan dihapuskan,” tegas Hadi selaku Ketua TKPK Provinsi Kaltim.

Tampak hadir mendampingi Wagub Hadi Mulyadi, di antaranya Kepala Bappeda Kaltim Prof HM Aswin selaku Sekretaris TKPK Provinsi Kaltim, Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kaltim Saprudin Saida Panda, Kabid Kependudukan DKP3A Syahrul dan Kabid Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan DPMPD. (her/sul/adpimprov kaltim)