Pendidikan Gratis Menjadi Tanggung Jawab Semua Pihak
SAMARINDA – Program pendidikan gratis yang dilakukan pemerintah daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemprov Kaltim, tetapi menjadi tanggung jawab bersama atau semua pihak.
Karena itu, pendidikan gratis tersebut jangan diartikan menjadi tanggung jawab pemprov saja. Sebab, pembiayaan pendidikan gratis dilakukan secara bersama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota dan orang tua siswa serta pengusaha atau masyarakat.
“Jadi semua pihak bertanggung jawab terhadap program pendidikan gratis di daerah ini. Contoh, untuk pakaian sekolah, tentu orang tua harus membelikan pakaian anak mereka. Sedangkan mengenai biaya operasional ada dari pemerintah pusat dan provinsi serta kabupaten/kota,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kaltim H Musyahrim, di Samarinda, Rabu (24/9).
Selain itu, mengenai sarana dan prasarana yang lain tentu disiapkan pemerintah. Misalnya, buku cetak juga telah disiapkan pemerintah secara gratis. Karena itu, guna menyukseskan program pendidikan gratis di daerah ini, tidak berarti orang tua hanya berharap bantuan pemerintah 100 persen.
Melalui kebersamaan tersebut, pemerintah bersama semua pihak dapat mencetak generasi muda yang berkualitas dan profesional serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Sehingga dapat membangun daerah ini dari tenaga terampil yang dihasilkan.
“Program pendidikan gratis bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi tanggung jawab kita semua. Jadi membangun program pendidikan di daerah tidak seperti membangun proyek fisik, sebab ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Artinya, gratis bukan berarti melepaskan tanggung jawab. semua harus bergotong royong membangun pendidikan, termasuk jajaran DPRD. Dengan demikian, tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena masalah biaya,” jelasnya.
Sejak 2009 Gubernur Kaltim bersama bupati/walikota se Kaltim telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau kesepakatan bersama, tentang pemberian bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) untuk siswa SMA dan SMK dengan alokasi tingkat SMA dan MA Rp2 juta per siswa per tahun dan SMK Rp2,5 juta per siswa per tahun.
“Dengan demikian, untuk operasional sekolah siswa tidak terbebani lagi sehingga semua gratis. Kemudian bantuan beasiswa yang dilaksanakan sejak 2009 hingga 2013 pertahun mencapai 30.000 orang penerima dan sejak 2014 mencapai 50.000 penerima. Diharapkan, melalui program yang dilakukan Pemprov Kaltim pemerintah bisa mencetak SDM berkualitas dan mampu bersaing di tingkat internasional,” jelasnya. (jay/es/hmsprov).
////FOTO : Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak menyerahkan beasiswa melalui program Kaltim Cemerlang yang merupakan salah satu upaya meringankan beban masyarakat untuk biaya pendidikan.(fajar/humasprov)
01 Juni 2020 Jam 13:48:30
Pendidikan
06 Mei 2018 Jam 21:37:13
Pendidikan
22 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Pendidikan
03 Juni 2014 Jam 00:00:00
Pendidikan
14 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
24 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pendidikan
27 Mei 2023 Jam 19:57:38
Wakil Gubernur Kaltim
27 Mei 2023 Jam 18:25:39
Gubernur Kaltim
27 Mei 2023 Jam 18:21:38
Gubernur Kaltim
27 Mei 2023 Jam 18:19:10
Wakil Gubernur Kaltim
27 Mei 2023 Jam 18:17:25
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
08 Januari 2019 Jam 21:39:47
Perencanaan Pembangunan
30 November 2018 Jam 17:14:40
Pemerintahan
23 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
18 Maret 2019 Jam 18:43:45
Sosialisasi Masyarakat
15 Mei 2019 Jam 06:51:18
Siaran Pers