SAMARINDA - Menyukseskan program pendidikan di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tetapi juga perlu peran masyarakat, sesuai UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.
Dari kebijakan pemerintah tentang biaya pendidikan, bahwa pendidikan didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Dari pemerintah pusat biaya pendidikan disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), APBD dari pemerintah daerah dan masyarakat.
“Jadi semua bertangungjawab terhadap program pendidikan,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kaltim Dayang Budiati didampingi Kepala Bidang Pembinaan SMK dan Perguruan Tinggi Basmen Nainggolan di Kantor Disdik Kaltim, Senin (31/10).
Hanya saja, untuk dukungan dari masyarakat tentu harus ada pengecualian, yaitu bagi yang mampu dan tidak tentu harus dibedakan. Artinya, pelajar yang memiliki kemampuan ekonomi dan tidak mampu jangan disamakan.
Kondisi ini diberlakukan apabila ada permintaan pihak sekolah kepada orang tua siswa untuk memberikan dukungan biaya dalam operasional sekolah. Apalagi, dana operasional sekolah daerah (Bosda) juga mengalami rasionalisasi 35 persen.
Akan tetapi, untuk memberikan dukungan tersebut, pemerintah daerah menegaskan tidak adanya pungutan atau permintaan kepada orang tua siswa dalam bentuk apapun. Artinya, yang harus menjadi pertimbangan pihak sekolah adalah mereka yang kurang mampu diharapkan tidak diminta pungutan atau bebas biaya sekolah.
“Masa harus ada kesamaan antara kaya dan tidak mampu, terutama anak pengusaha masa harus dibebaskan, tentu ini harus jadi pertimbangan. Yang jelas, pemerintah menegaskan jangan ada pungutan. Tetapi semua itu, kembali kepada pihak sekolah dan komite sekolah apakah perlu ada dukungan orang tua siswa. Karena pendidikan menjadi tanggung jawab semua pihak,” jelasnya. (jay/sul/es/humasprov)
16 Mei 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
30 Desember 2019 Jam 12:20:56
Pendidikan
28 Januari 2019 Jam 19:40:50
Pendidikan
17 September 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
04 April 2014 Jam 00:00:00
Pendidikan
15 Maret 2014 Jam 00:00:00
Pendidikan
06 Februari 2023 Jam 22:34:41
Wakil Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:32:45
Wakil Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:31:18
Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:27:59
Wakil Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:26:09
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
13 Maret 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
27 Maret 2018 Jam 19:26:06
Korpri
11 Agustus 2016 Jam 00:00:00
Perkebunan
27 Juni 2018 Jam 21:33:57
Kegiatan Pemerintah
22 November 2016 Jam 00:00:00
Sosial