SAMARINDA - Penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan pemerintah, sebab penduduk adalah subyek dan obyek pembangunan. Sehingga perencanaan pembangunan hendaknya berwawasan kependudukan dan berkelanjutan.
“Pembangunan yang dilakukan pemerintah hendaknya meletakkan penduduk sebagai objek sekaligus subjeknya. Karenanya, perencanaan pembangunan haruslah pro kependudukan dan perlu dukungan data-data yang berkaitan dengan parameter kependudukan,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Jufri Yasin pada kegiatan penyusunan dan penetapan parameter kependudukan, Selasa (28/5).
Menurut dia, kegiatan penyusunan dan penetapan parameter kependudukan untuk menyamakan persepsi tentang pengendalian kuantitas penduduk agar terwujud Penduduk Tumbuh Seimbang pada 2015.
Namun, dalam penyusunan data diperlukan masukan atau informasi data berbagai instansi terkait, khususnya yang berhubungan parameter kependudukan. Terutama, indikator-indikator yang akan digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan .
Pembangunan yang diharapkan adalah pembangunan yang berwawasan kependudukan yaitu pembangunan pro rakyat dan pro orang miskin, sehingga perlu dukungan data-data agar penyusunan bisa cermat, tepat dan akurat.
“Penduduk yang besar dan berkualitas merupakan modal pembangunan penduduk, namun penduduk banyak tidak berkualitas akan menjadi beban pemerintah. Karenanya, perlu dilakukan pengendalian penduduk khususnya melalui kelahiran melalui pengembangan program Kependudukan dan KB,” jelas Jufri.
Sementara itu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Muhammad Hata mengemukakan dukungan data-data yang diperlukan dapat dihimpun dari Dinas Kesehatan, Dinas Catatan Sipil, Badan Pusat Statistik, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan.
“Instansi pemerintah pada dasarnya memiliki data-data kependudukan yang saling mendukung. Sebab, semuanya memiliki keterkaitan dalam upaya meningkatkan kualitas kependudukan,” ujar Muhammad Hatta.
Ditambahkan, pembangunan berwawasan kependudukan sangat penting, meskipun pertumbuhan pembangunan ekonomi tinggi, jika tidak berwawasan kependudukan maka tidak bermakna bahkan penduduk miskin semakin banyak.
“Pengendalian penduduk di Kaltim sudah dilakukan secara maksimal, namun masih ada kepala daerah beranggapan masalah kependudukan tidak mendesak. Misalnya di daerah-daerah pemekaran yang jumlah penduduknya sedikit.Padahal pengendalian penduduk sangat penting dalam rangka mempersiapkan penduduk yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Muhammad Hatta.(yans/hmsprov)
04 Juni 2018 Jam 21:08:49
Pembangunan
16 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
23 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
23 Januari 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
23 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
20 November 2017 Jam 00:13:39
Pembangunan
23 Maret 2023 Jam 13:54:47
FCPF-CF
23 Maret 2023 Jam 13:41:20
Wakil Gubernur Kaltim
23 Maret 2023 Jam 13:28:48
Even Olahraga
23 Maret 2023 Jam 13:17:46
Lingkungan Hidup
22 Maret 2023 Jam 14:30:39
Administrasi Pembangunan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
16 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pelatihan, Kepegawaian
24 Maret 2014 Jam 00:00:00
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
14 Juli 2016 Jam 00:00:00
Sosial
17 Juni 2018 Jam 09:46:48
Kolom Minggu
25 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan