Penduduk Objek Pembangunan

01 Juni 2013 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pembangunan 3718 kali

SAMARINDA - Penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan pemerintah, sebab penduduk adalah subyek dan obyek pembangunan. Sehingga perencanaan pembangunan hendaknya berwawasan kependudukan dan berkelanjutan.

“Pembangunan yang dilakukan pemerintah hendaknya meletakkan penduduk sebagai objek sekaligus subjeknya. Karenanya, perencanaan pembangunan haruslah pro kependudukan dan perlu dukungan data-data yang berkaitan dengan parameter kependudukan,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Jufri Yasin pada kegiatan penyusunan dan penetapan parameter kependudukan, Selasa (28/5).

Menurut dia, kegiatan penyusunan dan penetapan parameter kependudukan untuk menyamakan persepsi tentang pengendalian kuantitas penduduk agar terwujud Penduduk Tumbuh Seimbang pada 2015.

Namun, dalam penyusunan data diperlukan masukan atau informasi data berbagai instansi terkait, khususnya yang berhubungan parameter kependudukan. Terutama, indikator-indikator yang akan digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan .

Pembangunan yang diharapkan adalah pembangunan yang berwawasan kependudukan yaitu pembangunan pro rakyat dan pro orang miskin, sehingga perlu dukungan data-data agar penyusunan bisa cermat, tepat dan akurat.

“Penduduk yang besar dan berkualitas merupakan modal pembangunan penduduk, namun penduduk banyak tidak berkualitas akan menjadi beban pemerintah. Karenanya, perlu dilakukan pengendalian penduduk khususnya melalui kelahiran melalui pengembangan program Kependudukan dan KB,” jelas Jufri.

Sementara itu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Muhammad Hata mengemukakan dukungan data-data yang diperlukan dapat dihimpun dari Dinas Kesehatan, Dinas Catatan Sipil, Badan Pusat Statistik, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan.

“Instansi pemerintah pada dasarnya memiliki data-data kependudukan yang saling mendukung. Sebab, semuanya memiliki keterkaitan dalam upaya meningkatkan kualitas kependudukan,” ujar Muhammad Hatta.

Ditambahkan, pembangunan berwawasan kependudukan sangat penting, meskipun pertumbuhan pembangunan ekonomi tinggi, jika tidak berwawasan kependudukan maka tidak bermakna bahkan penduduk miskin semakin banyak.

“Pengendalian penduduk di Kaltim sudah dilakukan secara maksimal, namun masih ada kepala daerah beranggapan masalah kependudukan tidak mendesak. Misalnya di daerah-daerah pemekaran yang jumlah penduduknya sedikit.Padahal pengendalian penduduk sangat penting dalam rangka mempersiapkan penduduk yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Muhammad Hatta.(yans/hmsprov)

Berita Terkait