SAMARINDA - Mendukung kerja Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan menyukseskan percepatan pembangunan tersebut, wajib diperhatikan kembali bagaimana penetapan atau keputusan tentang pendukung perangkat Kepala Otorita atau sekarang beredar disebut deputi.
Kepala Bappeda Kaltim Prof Dr HM Aswin mewakili Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor menjelaskan, adanya aturan penempatan deputi yang membantu Kepala Otorita IKN ini harus kembali menjadi perhatian serius oleh pemerintah pusat.
“Karena, sebelumnya telah dilakukan rapat dengan berbagai pihak, termasuk Bappenas di dalamnya bahwa disepakati perangkat struktur di Badan Otorita IKN, yakni diisi Kepala Otorita, Wakil Kepala Otorita, Manager Sekretaris Otorita, Manager Senior dan Satuan Anti Korupsi. Tapi, setelah ditetapkan oleh Presiden Kepala Otorita, ternyata beredar keputusan strukturnya diisi oleh berbagai deputi,” ucap HM Aswin di hadapan Tim Kemenko Polhukam RI yang dipimpin Deputi Bidkoor Pertahanan Negara Mayjen TNI Hilman Hadi dan rombongan ketika Kunjungan Kerja ke Pemprov Kaltim, di Ruang Tepian I, Kantor Gubernur, Jalan Gajah Mada Samarinda, Selasa 12 April 2022.
Namun demikian, yang juga menjadi perhatian serius Pemprov Kaltim dan wajib diperhatikan oleh pemerintah pusat, yakni beredarnya peraturan bahwa yang mengisi deputi itu harus ada dua orang Kaltim.
Karena itu, kondisi seperti ini harus menjadi perhatian serius.
Berdasarkan rapat bersama seluruh kementerian sebelum ditetapkan Kepala Otorita IKN diharapkan tak seperti itu aturannya. Termasuk rapat bersama Bappenas.
Artinya, pemerintah daerah mengusulkan, penempatan deputi seharusnya cukup kebijakan Kepala Otorita memutuskan.
Menyikapi hal ini, maka pemerintah daerah berharap pemilihan struktur itu dapat memperhatikan sejarah di daerah ini.
“Tapi, apabila itu adalah peraturan, maka hingga akhir zaman, maka hanya ada dua orang Kaltim yang menjadi deputi. Inilah aspirasi dari bawah, termasuk para pakar akademisi dan mahasiswa di Kaltim yang perlu diperhatikan,” jelasnya.(jay/sul/adpimprov kaltim)
15 Maret 2022 Jam 17:30:35
Ibu Kota Negara
25 Maret 2022 Jam 22:11:18
Ibu Kota Negara
29 Maret 2022 Jam 22:03:14
Ibu Kota Negara
13 Maret 2022 Jam 08:34:00
Ibu Kota Negara
10 Juni 2022 Jam 21:05:02
Ibu Kota Negara
06 Februari 2023 Jam 22:34:41
Wakil Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:32:45
Wakil Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:31:18
Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:27:59
Wakil Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:26:09
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
26 September 2019 Jam 10:41:53
Sosialisasi Masyarakat
04 Februari 2015 Jam 00:00:00
Pertanahan
03 November 2015 Jam 00:00:00
Sumber Daya Manusia
07 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Kewirausahaan
22 Januari 2022 Jam 19:36:15
Gubernur Kaltim