SAMARINDA - Pelaksana Harian (Plh) Sekda Provinsi Kaltim Dr HM Jauhar Efendi mengatakan di era keterbukaan informasi publik, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan kebutuhan primer untuk dapat diakses oleh masyarakat luas.
"Oleh karenanya, pengelolaan JDIH harus dilakukan secara terpadu dalam satu jaringan dan terintegrasi di berbagai instansi, baik pemerintahan maupun institusi lainnya," kata Jauhar Efendi mewakili Gubernur Kaltim membuka secara virtual Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Infomasi Hukum yang dilaksanakan Biro Hukum Setdaprov Kaltim, Kamis (15/7/2021).
Jauhar efendi menambahkan, JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
"Oleh sebab itu, JDIH Kaltim harus mampu menjadi pusat dokumentasi dan jaringan hukum daerah yang tidak hanya mengumpulkan dan mengelola seluruh dokumen dan informasi hukum baik berupa peraturan daerah, peraturan gubernur, surat keputusan gubernur maupun dokumen dan informasi hukum lainnya," tandasnya.
Selain itu, Jauhar juga meminta agar JDIH Kaltim membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN.
Sebelumnya Kepala Biro Hukum Setdaprov Kaltim Rozani Erawadi SH menerangkan maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat dapat diakses secara cepat dan mudah.
Kemudian mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta sesama anggota dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum dan integrasi.
"Meningkatnya kualitas pembangunan hukum nasional dan daerah serta pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan efisien dan bertanggung jawab," kata Rozani Erawadi.(mar/sul/humasprov kaltim)
11 Maret 2020 Jam 09:44:41
Berita Acara
08 April 2020 Jam 11:18:27
Berita Acara
21 September 2020 Jam 19:52:04
Berita Acara
29 Februari 2020 Jam 07:31:13
Berita Acara
30 Juni 2021 Jam 22:01:15
Berita Acara
24 Maret 2020 Jam 12:36:34
Berita Acara
31 Mei 2023 Jam 09:36:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
31 Mei 2023 Jam 09:33:40
Ibu Kota Negara
29 Mei 2023 Jam 19:18:24
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 19:15:40
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
26 Juli 2014 Jam 00:00:00
Sosial
25 Juni 2020 Jam 21:10:42
Kesehatan
16 Maret 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
22 April 2013 Jam 00:00:00
Sumber Daya Manusia
16 Maret 2022 Jam 18:30:32
Ibu Kota Negara