Kalimantan Timur
Pengembangan KEK Serap 10 Ribu Tenaga Kerja

 

SAMARINDA – Pembangunan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) dengan berbagai fasilitas pendukung dan kegiatan industri  di Kaltim diperkirakan mampu menyerap 10 ribu tenaga kerja. Perkiraan itu diungkapkan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak saat bertemu Manajemen PT Kereta Api Borneo dan atase Perindustrian dan Perdagangan Kedutaan Besar Rusia di Balikpapan, Senin (10/7)

 

Menurut dia, pengembangan KEK yang didalamnya merupakan kawasan industri dan hilirisasi akan terbuka kesempatan dan lapangan pekerjaan termasuk di setiap jalur kereta api.“Pengembangan KEK akan membuka lapangan pekerjaan tambahan di setiap jalur kereta api (selatan dan utara) hingga penyerapan 10 ribu tenaga kerja di berbagai industri,” katanya

 

Awang menjelaskan jalur kereta api yang dibangun PT Kereta Api Borneo (KAB) jalur selatan meliputi Kutai Barat ke KEK Buluminung Penajam Paser Utara (PPU). Di kawasan Buluminung akan dibangun kawasan industri dan hilirisasi berbagai produk pertanian termasuk 10 technopark yang memerlukan banyak tenaga kerja terampil.

 

Selain itu, jalur kereta api yang dibangun anak perusahaan Russian Railways juga dilakukan untuk wilayah utara meliputi Kutai Kartanegara ke KEK Maloy Kutai Timur. Demikian halnya kawasan Maloy lanjut gubernur, merupakan kawasan industri yang dikembangkan untuk kegiatan hilirisasi produk perkebunan dan batubara.

 

Awang meyakini pembangunan dan pengembangan kawasan industri di Kaltim mampu memberikan peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat di daerah. Tentunya ujarnya, kegiatan industri dan hilirisasi akan berimbas pada penurunan angka pengangguran dan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

“Pengembangan KEK khususnya Buluminung di PPU yang dikembangkan PT KAB akan memberikan kesempatan kerja bagi warga Kaltim. Juga, Maloy di Kutim mampu menyerap tenaga kerja yang besar,” ungkap Awang Faroek. Dia menambahkan pengembangan kawasan industri sangat seiring dengan program prioritas pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.(yans/sul/humasprov)

Berita Terkait
Government Public Relation