Rakor TP PKK Bersama KPA Kaltim
SAMARINDA - Kian maraknya penyakit human immunodeficiency virus dan acquired immune deficiency syndrome (HIV AIDS) menuntut perhatian semua pihak dalam upaya pencegahan virus dan penyakit mematikan ini. Kekuatan penting dalam upaya pencegahan itu adalah keluarga dengan dukungan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota melalui berbagai aktivitas sosialisasi dan kegiatan sosial lainnya.
“Langkah yang dilakukan TP PKK Kaltim bersama Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kaltim sudah baik untuk pengendalian. Penyakit ini telah meluas di masyarakat dan sangat membahayakan,” kata Wagub Kaltim HM Mukmin Faisyal HP ketika menghadiri rapat koordinasi (Rakor) TP PKK Kaltim dengan KPA Kaltim di Gedung PKK Kaltim, Rabu (30/9).
Pengendalian tersebut perlu keseriusan. Karena itu, TP PKK dirasa sangat tepat untuk membantu melakukan pengendalian dan pemberantasan tersebut hingga di kabupaten/kota. Keseriusan dalam pengendalian ini sangat diperlukan karena orang yang terinfeksi penyakit tersebut pasti memiliki rasa malu, sehingga perlu penanganan yang baik dalam menyampaikannya.
Hingga saat ini secara umum masyarakat masih menilai bahwa penyakit tersebut adalah wabah atau aib. Sebab itulah, kerjasama dalam pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS ini harus benar-benar disinergikan dengan kabupaten dan kota.
“Saya berharap TP PKK Provinsi dapat melaksanakan ini. Begitu juga dengan KPA harus kerja keras mensosialisasikan pengendalian ini. Karena obatnya sudah ada, tinggal bagaimana orang yang terinfeksi mau atau tidak meminum obat tersebut,” jelasnya.
Obat tersebut berfungsi untuk memberikan ketahanan tubuh kepada penderita penyakit, sehingga dapat bertahan hidup. Karena, untuk sembuh tentu tidak bisa. Karena itu, sosialisasi secara rutin sangat diperlukan agar masyarakat paham terhadap dampak penyakit tersebut.
“Kami berharap sosialisasi ini dapat dilakukan dengan penuh rasa kekeluargaan, bahkan jika perlu Ketua Rukun Tetangga (RT) dapat dilibatkan, sehingga tingkat penderita HIV AIDS dapat diminimalisir dengan melakukan sosialisasi sejak dini,” jelasnya.
Sementara Ketua TP PKK Kaltim Hj Encik Amelia Suharni Faroek mengatakan sebagai mitra pemerintah, TP PKK sangat menyadari permasalahan ini. Apalagi, informasi yang diterima PKK Kaltim penderita HIV AIDS di Kaltim sudah mencapai 3.746 orang.
“Dari data tersebut tentu penyakit ini sangat meresahkan masyarakat. Karena itu, TP PKK akan berupaya bersama pemerintah untuk melakukan pengendalian dan pemberantasan masalah ini. Contohnya dengan cara sosialisasi ke masyarakat mulai dari Puskesmas hingga Posyandu,” jelasnya.
Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara TP PKK Kaltim oleh Encik Amelia Suharni Faroek dengan Ketua Pelaksana KPA Kaltim Awang Faroek Ishak yang disaksikan Wakil Gubernur Mukmin Faisyal. (jay/sul/hmsprov)
/////Foto : Wagub HM Mukmin Faisyal (dua dari kiri) menyaksikan penandatanganan kerjasama antara KPA Kaltim dan TP PKK Kaltim oleh Encik Amelia Suharni Faroek. (johan/humasprov)
12 Mei 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
17 Desember 2019 Jam 18:52:44
Pemerintahan
13 Agustus 2019 Jam 06:04:06
Pemerintahan
18 September 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
23 Agustus 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
20 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
21 Juni 2022 Jam 22:03:32
Informasi dan Komunikasi
21 Juni 2022 Jam 21:59:00
Gubernur Kaltim
21 Juni 2022 Jam 21:55:43
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
21 Juni 2022 Jam 21:52:04
Informasi dan Komunikasi
21 Juni 2022 Jam 21:36:40
Gubernur Kaltim
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
27 Desember 2016 Jam 00:00:00
Sosialisasi Masyarakat
13 November 2021 Jam 11:49:52
Berita Acara
05 Februari 2016 Jam 00:00:00
Kepemudaan dan Olahraga
19 Februari 2019 Jam 22:46:26
Energi dan Sumber Daya Mineral
03 Desember 2019 Jam 10:46:04
Kerjasama Pemerintahan