Pengentasan Kemiskinan Melalui Optimalisasi Desa Prima
SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) terus berupaya melakukan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dalam optimalisasi Desa Prima (Perempuan Indonesai Maju Mandiri).
“Desa Prima sebagai optimalisasi sekaligus memberdayakan peran perempuan dalam pengentasan kemiskinan,” kata Kepala BPPKB Kaltim Hj Ardiningsih pada Advokasi dan Fasilitasi Desa Prima, Kamis (6/11).
Menurut dia, model Desa Prima merupakan percontohan dan memiliki keunggulan serta potensi lokal yang dapat dilakukan kaum perempuan setempat terkait peningkatan produktivitas ekonomi.
Kabupaten dan kota di Kaltim sudah terdapat beberapa Desa Prima namun dalam tahap awal dilakukan advokasi terhadap enam daerah yakni Kabupaten Kutai Kartanegara, Samarinda dan Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Timur dan Bontang.
Ardiningsih menjelaskan program nasional ini mengharapkan kemandirian kaum perempuan. “Awalnya sasaran program adalah perempuan miskin dan daerah terpencil namun sekarang terus berkembang untuk peningkatan ekonomi keluarga,” ujarnya.
Dia mengakui saat ini masih ada kendala bagi pengembangan program pemberdayaan perempuan. “Kegiatan ini hampir terdapat di setiap SKPD. Permasalahan yang dihadapi yakni belum ada pemahaman dan persepsi yang sama,” jelasnya.
Misalnya, kegiatan instansi terkait ekonomi diantaranya perindustrian, perdagangan, koperasi, pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan maupun perkebunan serta usaha mikro kecil menengah.
“Teknisnya memang di masing-masing SKPD. Hanya saja perlu sinergi yang lebih baik sehingga program lintas sektoral ini mampu memberikan imbas yang lebih besar, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan pengentasan kemiskinan,” ungkap Ardiningsih.
Dia menambahkan program nasional ini sangat sesuai dengan tekad Gubernur Awang Faroek Ishak mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah melalui pemberdayaan kaum perempuan untuk mencapai peningkatan perekonomian masyarakat.
Guna meningkatkan sinergitas lintas sektor maka BPPKB Kaltim menyelenggarakan advokasi dan fasilitasi bagi SKPD lingkup kabupaten dan kota. “Pertama kita advokasi Samarinda selanjutnya kabupaten dan kota lainnya,” sebut Ardiningsih.(yans/sul/es/hmsprov)
20 November 2020 Jam 08:26:28
Sosial
14 November 2014 Jam 00:00:00
Sosial
17 Mei 2014 Jam 00:00:00
Sosial
12 Juni 2018 Jam 20:31:53
Sosial
28 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Sosial
09 Mei 2015 Jam 00:00:00
Sosial
11 Desember 2023 Jam 00:04:16
Gubernur Kaltim
10 Desember 2023 Jam 00:01:40
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
08 Desember 2023 Jam 18:56:58
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 18:03:53
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 14:07:24
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
04 Desember 2023 Jam 22:09:19
Gubernur Kaltim
10 September 2020 Jam 10:24:02
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
30 April 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
18 November 2019 Jam 20:47:59
Even Olahraga
07 Juli 2014 Jam 00:00:00
Kearsipan