SAMARINDA - Pengetahuan masyarakat di Kaltim terhadap Keluarga Berencana (KB) sangat tinggi mencapai 99,5 persen atau berada diatas rata-rata nasional yang hanya sebesar 99 persen. Sayangnya, kesertaan ber-KB masih rendah.
“Secara umum pengetahuan masyarakat di daerah terhadap alat kontrasepsi (alkon) atau KB sangat tinggi bahkan diatas rata-rata nasional. Namun kesertaannya yang masih rendah hanya sekitar 60,1 persen dari target nasional 65 persen,” ujar Kepala Badan Perwakilan Badan Kependudukan dan KB Nasional Kaltim Jufri Yasin usai membuka Fasilitas Kebijakan Strategi Advokasi dan KIE di Samarinda, Selasa (26/2).
Berarti lanjut Jufri dari 99,5 persen warga masyarakat Kaltim yang mengetahui KKB ternyata masih banyak yang belum mengikuti program KB atau terdapat lebih 30 persen yang belum ber-KB.
Menurut dia, berbagai upaya dilakukan BKKBN khususnya di kabupaten dan kota di Kaltim terutama untuk menyukseskan program Kependudukan dan KB (KKB), salah satunya melakukan perubahan kebijakan strategi Advokasi dan KIE (Konsultasi Informasi Edukasi).
“Kita gencarkan kegiatan advokasi dan KIE ke masyarakat agar mereka mau ber-KB. Bahkan melalui pembuatan billboard (spanduk besar) maupun pengecatan rumah, kantor dan tembok (seni melukis tembok/mural) dengan berbagai program KKB. Sehingga kesertaan KB meningkat dan DO (drop out/keluar kesertaan) dapat dicegah. Kami menyebutnya sebagai revolusi advokasi dan KIE,” tegas Jufri.
Ditambahkannya, TFR (Total Fertility Rate/jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya) di Kaltim masih tinggi atau mencapai 2,8 atau jumlah ideal anak dalam satu keluarga saat ini masih dua hingga tiga anak per pasangan usia subur dari 2,1 target nasional.
“Perlu dilakukan penerapan-penerapan di daerah penyangga utama khususnya di daerah yang penduduknya besar. Misalnya kawasan kota seperti Samarinda, Balikpapan, Bontang dan Tarakan ditambah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebab dari lima daerah ini saja jumlah penduduknya sudah mencapai 2 juta lebih dari 3,5 juta penduduk Kaltim,” ujar Jufri Yasin.
Sementara itu Kasubdit Pengembangan Advokasi dan KIE BKKBN Sugiyono mengemukakan berdasarkan hasil SDKI 2012 angka kelahiran atau TFR di Indonesia sebesar 2,6 persen dari target TFR hanya 2,1 persen.
“Sudah dilakukan advokasi KIE program KKB namun angka kelahiran di Indonesia masih tinggi melampaui dari target hanya 2,1 menjadi 2,6. Karenanya telah dilakukan perubahan kebijakan dan strategi advokasi KIE khususnya diubah ke tingkat bawah dan berbagai kegiatan menyentuh langsung ke masyarakat,” sebut Sugiyono.
Fasilitas kebijakan strategi advokasi dan KIE diikuti 28 peserta dari kabupaten/kota se-Kaltim dilaksanakan dua hari sejak 25-26 Februari dengan materi arah kebijakan program KKB serta kebijakan dan strategi advokasi KIE dan konsep dasar advoksi KIE. (yans/hmsprov)
Foto: Pertemuan jajaran BKKBN Kaltim (masdiansyh/humasprov kaltim).
28 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
13 Mei 2020 Jam 13:30:12
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
12 Juni 2013 Jam 00:00:00
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
07 Juni 2013 Jam 00:00:00
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
08 Maret 2013 Jam 00:00:00
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
07 Juni 2023 Jam 22:28:17
Kegiatan Pemerintah
07 Juni 2023 Jam 22:21:42
Gubernur Kaltim
07 Juni 2023 Jam 18:07:32
Wakil Gubernur Kaltim
06 Juni 2023 Jam 20:22:45
Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
02 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Kesehatan
20 Desember 2013 Jam 00:00:00
Agama
27 Agustus 2015 Jam 00:00:00
Pendidikan
04 Mei 2015 Jam 00:00:00
Lingkungan Hidup
09 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pelatihan, Kepegawaian