Penghapusan KDRT Masih Hadapi Berbagai Kendala
SAMARINDA – Berbagai kebijakan publik dan upaya hukum untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak-hak anak terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah tersedia, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi banyak kendala.
Hal itu terungkap pada pertemuan Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Capaian Standar Layanan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang digelar Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB (BPPKB) Kaltim, Kamis (12/3).
“Kebijakan hukum dan publik dibuat pemerintah sebagai jaminan perlindungan dan keadilan di semua bidang kehidupan tidak terkecuali bagi perempuan dan anak,” kata Kepala BPPKB Kaltim Hj Ardiningsih.
Menurut dia, kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum kekerasan bagi perempuan dan anak yakni terbatasnya sumber SDM personalia dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.
Juga rendahnya komitmen dan koordinasi antar jaringan unit pelayanan serta belum optimalnya penentu kebijakan dalam memberi dukungan dalam pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak korban kekerasan.
Padahal target capaian sudah diatur dalam Permenneg PP dan PA telah mengamanatkan kepada kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) untuk menentukan pencapaian target standar pelayanan minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
“Kami berharap disusun suatu rancangan strategi penguatan kapasitas unit pelayanan terpadu dan profesional dalam penerapan standar pelayanan minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan,” harap Ardiningsih.
FGD percepatan capaian standar layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan diikuti 100 peserta dari Biro Ortal Setprov Kaltim, UPTD Panti Sosial Karya Wanita dan UPTD Panti Sosial Panti Anak Dharma serta UPTD Panti Sosial Bina Remaja Dinas Sosial Kaltim. Badan/Kantor PPKB kabupaten dan kota se-Kaltim, Kanwil Kemenag Kaltim, kepolisisan, kejaksaan, pengadilan dengan narasumber dari Kementerian PP dan PA. (yans/sul/es/hmsprov).
28 September 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
16 April 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
04 Juli 2013 Jam 00:00:00
Pembangunan
26 Mei 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
23 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
11 November 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
30 Maret 2023 Jam 10:34:43
Gubernur Kaltim
29 Maret 2023 Jam 23:06:31
Gubernur Kaltim
29 Maret 2023 Jam 23:04:05
Gubernur Kaltim
29 Maret 2023 Jam 18:54:37
Program Pemerintah
29 Maret 2023 Jam 18:51:08
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
28 September 2016 Jam 00:00:00
Kehutanan
25 Januari 2017 Jam 00:00:00
Pendidikan
26 Juni 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
09 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Pertahanan Keamanan
06 Juni 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan