Penghapusan KDRT Masih Hadapi Berbagai Kendala
SAMARINDA – Berbagai kebijakan publik dan upaya hukum untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak-hak anak terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah tersedia, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi banyak kendala.
Hal itu terungkap pada pertemuan Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Capaian Standar Layanan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang digelar Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB (BPPKB) Kaltim, Kamis (12/3).
“Kebijakan hukum dan publik dibuat pemerintah sebagai jaminan perlindungan dan keadilan di semua bidang kehidupan tidak terkecuali bagi perempuan dan anak,” kata Kepala BPPKB Kaltim Hj Ardiningsih.
Menurut dia, kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum kekerasan bagi perempuan dan anak yakni terbatasnya sumber SDM personalia dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.
Juga rendahnya komitmen dan koordinasi antar jaringan unit pelayanan serta belum optimalnya penentu kebijakan dalam memberi dukungan dalam pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak korban kekerasan.
Padahal target capaian sudah diatur dalam Permenneg PP dan PA telah mengamanatkan kepada kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) untuk menentukan pencapaian target standar pelayanan minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
“Kami berharap disusun suatu rancangan strategi penguatan kapasitas unit pelayanan terpadu dan profesional dalam penerapan standar pelayanan minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan,” harap Ardiningsih.
FGD percepatan capaian standar layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan diikuti 100 peserta dari Biro Ortal Setprov Kaltim, UPTD Panti Sosial Karya Wanita dan UPTD Panti Sosial Panti Anak Dharma serta UPTD Panti Sosial Bina Remaja Dinas Sosial Kaltim. Badan/Kantor PPKB kabupaten dan kota se-Kaltim, Kanwil Kemenag Kaltim, kepolisisan, kejaksaan, pengadilan dengan narasumber dari Kementerian PP dan PA. (yans/sul/es/hmsprov).
17 Maret 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
02 September 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
14 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
08 Juli 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
07 Oktober 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan
13 Mei 2013 Jam 00:00:00
Pembangunan
02 Desember 2023 Jam 19:46:35
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 21:56:47
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 15:26:11
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 15:16:34
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
30 November 2023 Jam 22:23:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
27 Juni 2020 Jam 18:09:48
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Agama
03 April 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
26 Februari 2013 Jam 00:00:00
Perhubungan
02 Februari 2020 Jam 07:50:32
Kegiatan Silaturahmi