27 Januari 2020 Jam 15:25:17   Humas Prov. Kaltim   Pemerintahan   436 kali

SAMARINDA - Kebijakan pemerintah bersama legislatif (DPR) menghapus tenaga honor ternyata sangat berimplikasi. Tidak saja di pemerintahan itu sendiri, tetapi dunia pendidikan akan menikmati efeknya.

Paling berdampak diungkapkan Plt Sekretaris Provinsi Kaltim HM Sa'bani khususnya pada guru-guru. Sebab, mereka saat ini ada sekitar 5.000 lebih tenaga kependidikan yang dikontrak dengan perjanjian kerja oleh Pemprov Kaltim. Pasca peralihan pengelolaan oleh Kementerian Pendidikan dari kabupaten dan kota ke provinsi.

"Dikala itu dihentikan (tenaga honor dihapuskan) maka akan kehilangan 5.000 guru," katanya saat apel pagi di Halaman Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda, Senin (27/1/2020).

Kalaupun sebagian diangkat ujarnya, masih tetap kekurangan ribuan guru. Terlebih di daerah-daerah kabupaten relatif jauh, pedalaman, daerah terpencil dan tertinggal serta terluar dan perbatasan.

Ini dihitung untuk jenjang guru mengajar di SMA/SMK/SLB yang ditangani provinsi. Belum lagi guru-guru honor yang mengajar di jenjang sekolah dasar (SD) dan SMP yang ditangani kabupaten dan kota. Tentu akan semakin banyak jumlahnya.

Konsekuensinya, dikhawatirkan akan ada stagnasi pendidikan di beberapa sekolah-sekolah atau kemunduran kualitas pendidikan.

Atas wacana ini, Sa'bani menegaskan tidak akan melakukan secara gegabah. Sambil menunggu aturan yang lebih rinci atau turunan dari undang-undang itu, sehingga dapat dilaksanakan mekanisme apa terhadap tenaga honor di daerah.

"Tentu ini kita harus evaluasi dan cermati dengan baik. Hingga pada saatnya akan ada keputusan resmi. Semua harus berjalan dan terlaksana dengan baik," ungkapnya.(yans/her/humasprovkaltim)

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak