Penguatan SIDa Harus Terarah dan Berkesinambungan

13 Maret 2013 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Ekonomi dan Pendapatan Daerah 1035 kali

Menyukseskan Program MP3EI di Kaltim

SAMARINDA - Menyukseskan program Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 -2025, diperlukan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). SIDa harus dilakukan secara terarah dan berkesinambungan.
“Kemampuan inovasi setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus terus ditingkatkan untuk mendukung program MP3EI di Kaltim. Contohnya, inovasi mengenai pemanfaatan kotoran hewan menjadi gas, sehingga bermanfaat bagi masyarakat,” kata Kepala Balitbangda Kaltim Hj Halda Arsyad didampingi Kasubbid SDA Juraidi di Samarinda, Senin (11/3).
Sesuai Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 652/K.795/2012, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah Provinsi Kaltim, menugaskan Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Kepala SKPD lingkup provinsi agar menyusun roadmap atau pedoman penguatan SIDa yang akan diintegrasikan dengan RPJMD 2014-2019.
Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).
“Guna menindaklanjuti Peraturan Bersama dimaksud, maka Balitbangda Provinsi Kaltim bekerjasama dengan Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi (BPPT) akan menyelenggarakan Capacity Building SIDa bagi SKPD atau Tim Koordinasi Lingkup Provinsi, perguruan tinggi, dunia usaha, Dewan Riset Daerah, Perbankan dan beberapa SKPD Kabupaten/Kota dalam waktu dekat,” jelasnya.
Kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkembangkan inovasi dengan konsep Triple Helix Academicians-Business-Governments (A-B-G), sehingga membangun sinergitas antara institusi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat.
“Kami yakin, dengan penguatan SIDa dan didukung kolaborasi dengan membangun networking antara pemerintah provinsi/kota/kabupaten dan investor diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi, inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya. (jay/hmsprov).