Penguatan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kaltim

17 Juni 2021 Jam 21:34:30 Humas Prov. Kaltim Berita Acara 1057 kali

dok.humaskaltim

BALIKPAPAN - Dalam rangka penguatan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim menyelenggarakan kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Mewakili Gubernur Kaltim, kegiatan dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim HM Sa'bani, dihadiri Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim Iwan Setiawan, Kabag Pengembangan Kinerja Instansi Ratna serta Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kaltim.

Pada dasarnya, Sa'bani menegaskan Pemprov Kaltim telah dan terus berkomitmen melaksanakan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan melalui reformasi birokrasi.

"Agar lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam mengemban pemerintahan dan pembangunan," kata Sa'bani di Hotel Golden Tulip, Balikpapan, Rabu (16/6/2021).

Diakuinya, reformasi birokrasi walaupun pelaksanaan sudah lama didengungkan namun secara umum di Indonesia terasa lamban.

Kaltim sendiri tegasnya, selalu berupaya optimal, khususnya dalam 8 area perubahan yang merupakan elemen birokrasi.

Yakni, pola pikir/mental aparatur, kelembagaan, regulasi/perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik.

"Intinya, kita terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Upayanya melalui peningkatan profesionalisme pegawai dan komitmen untuk mewujudkan tata kelola yang baik (good governance)," jelasnya.

Sementara Kepala Biro Organisasi Iwan Setiawan mengemukakan fasilitasi sebagai persiapan pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemprov Kaltim.

"Tahun 2019 nilai reformasi birokrasi Pemprov Kaltim 68,60. Namun, tahun 2020 turun menjadi 68,10. Sebab terjadi perubahan penilaian," ungkap Iwan.

Karenanya, tambah Iwan, Biro Organisasi merasa perlu kembali menguatkan Tim Reformasi Birokrasi Pemprov Kaltim lebih fokus mendorong OPD dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah.(yans/sdn/sul/humasprovkaltim)

Berita Terkait