SAMARINDA - Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) Kaltim menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kediklatan dengan kabupaten atau kota se Kaltim dan Kaltara 2016.
Rakor dalam upaya menyatukan pemahaman tentang ruang lingkup manajemen diklat kepemimpinan dan prajabatan pola baru serta teknis fungsional yang akan mendukung percepatan peningkatan kapasitas aparatur pemda dan mensinkronkan kegiatan.
Selain itu, Rakor kediklatan ini digelar untuk meningkatkan koordinasi, penyelarasan, perencanaan kegiatan kediklatan dan untuk meningkatkan kualitas kerjasama antara pemerintah kabupaten atau kota dengan provinsi.
Kepala Bandiklat Kaltim Syafruddin Pernyata mengatakan keberhasilan pembangunan di provinsi maupun kabupaten dan kota sangat didukungketersediaan sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi tinggi.
Apalagi, saat ini pemerintah pusat maupun daerah tengah melaksanakan gerakan revolusi mental yang diharapkan setiap aparatur sipil pemerintah memiliki kedisiplian dan kejujuran yang tinggi, sehingga mampu menghasilkan kinerja lebih baik dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan secara efisien dan efektif.
“Agar pelaksanaan diklat pra jabatan, kepemimpinan dan teknis fungsional berjalan efisien dan efektif maka Bandiklat menyampaikan program/kegiatan diklat dari sarana dan prasarana pendukunghingga sinkronisasi pelaksanaan diklat jabatan dan diklat pimpinan kabupaten atau kota di Kaltim,” kata Syafruddin pada Rakor Kediklatan di Aula Utama Bandiklat Kaltim, Senin (22/2).
Lebih lanjut Syafruddin mengatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah memberi peluang bagi pegawai negeri untuk berkarir lebih baik sesuai dengan kompetensinya.
Karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi dan profesional SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan.
“Perlu profesionalitas lembaga diklat dengan melakukan penerapan sistem dan prosedur yang terstandar dan Rakor ini digelar untuk memperoleh kesatuan gerak, langkah dan pandangan yang sama," katanya.
Syafruddin menambahkanBandiklat melakukan sosialisasi lebih awal pada tahun ini terkait kriteria penilaian panji-panji keberhasilan agar dapat menerima masukan dari kabupaten atau kota untuk hasil yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak.
“Ini nantinya akan dijadikan input dasar dalam penyusunan Pergub tentang penilaian panji-panji keberhasilan pembangunan sesuai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing,” katanya.(rus/hmsprov)
25 Juli 2016 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17 September 2019 Jam 22:09:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
20 Desember 2019 Jam 21:30:26
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
07 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10 September 2020 Jam 10:24:02
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
08 Desember 2019 Jam 23:01:03
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
23 Maret 2023 Jam 13:54:47
FCPF-CF
23 Maret 2023 Jam 13:41:20
Wakil Gubernur Kaltim
23 Maret 2023 Jam 13:28:48
Even Olahraga
23 Maret 2023 Jam 13:17:46
Lingkungan Hidup
22 Maret 2023 Jam 14:30:39
Administrasi Pembangunan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
29 April 2018 Jam 20:40:31
Kegiatan Pemerintah
20 Agustus 2013 Jam 00:00:00
Agama
22 Maret 2014 Jam 00:00:00
Kearsipan
04 September 2018 Jam 19:01:04
Kerjasama Pemerintahan
28 September 2017 Jam 10:49:47
Perencanaan Pembangunan