Penjelasan Nota Keuangan Perubahan APBD 2018, Restuardy : Setiap Anggaran Harus Sesuai Aturan
SAMARINDA - Pejabat (Pj) Gubernur Kaltim Restuardy Daud menyampaikan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna ke-25 DPRD Kaltim di Ruang Sidang Utama Gedung B DPRD Kaltim, Senin (24/9). Tegas dirinya menyampaikan bahwa apa yang sudah masuk dalam KUPA PPAS akan terus dikawal dan diperbaiki (disempurnakan) hingga penetapan perubahan APBD 2018. "Prinsip bagi kami selaku pemerintah daerah bahwa semua penganggaran itu ada dasar hukumnya dan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Restuardy di hari kerja pertamanya.
Menurut dia, APBD merupakan instrumen atau alat pemerintah untuk mendorong kesejahteraan seperti peningkatan pelayanan publik, kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kegiatan kemasyarakatan. Pada dasarnya pemerintah berupaya memposisikan APBD sesuai ketentuan yang berlaku sehingga terhindar dari penetapan anggaran yang tidak bisa dipertangungjawabkan (kegiatan siluman).
Restuardy menyebutkan APBD murni tahun anggaran 2018 sebesar Rp8,566 triliun dengan komposisi pendapatan sekitar Rp8,366 dan penerimaan pembiayaan Silpa Rp200 miliar.
Selanjutnya, berdasarkan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas Platfon Angaran Sementara (PPAS) yang disepakati antara Pemprov Kaltim dengan DPRD Kaltim rancangan perubahan APBD sebesar Rp10,132 triliun.
"Perubahan APBD untuk belanja daerah termasuk pengeluaran pembiayaan menjadi Rp10,132 triliun terjadi karena adanya kenaikan sebesar Rp1,566 triliun atau 18,28 persen dari rencana semula Rp8,566 triliun," sebut Restuardy yang sore kemarin baru tiba dari Balikpapan untuk memimpin video conference bersama Menkopolhukam, Kapolri dan Mendagri di Mapolda Balikpapan.
Rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Penjelasan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dipimpin Ketua DPRD Kaltim H Syahrun didampingi tiga wakil ketua Samsun, Hendri Pailan Tandipayung dan Andi Faisyal Assegaf diikuti 31 Anggota DPRD Kaltim.
Tampak mendampingi Pj Gubernur Restuardy Daud, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov H Ichwansyah serta pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Kaltim. (yans/sul/humasprov kaltim)
25 April 2021 Jam 19:30:52
Pemerintahan
29 Mei 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
18 November 2019 Jam 20:52:41
Pemerintahan
04 April 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
06 Agustus 2020 Jam 15:07:20
Pemerintahan
26 September 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
28 Maret 2023 Jam 23:24:52
Agama
28 Maret 2023 Jam 00:32:57
Wakil Gubernur Kaltim
27 Maret 2023 Jam 13:54:43
Gubernur Kaltim
27 Maret 2023 Jam 13:46:11
FCPF-CF
27 Maret 2023 Jam 06:36:34
Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
27 Februari 2019 Jam 19:18:35
Rapat Koordinasi Pemerintah
05 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Komunikasi dan Informatika
28 Oktober 2021 Jam 20:28:02
Pemerintahan
11 Maret 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
30 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi