Penutupan Rakernas Forsesdasi 2019, Pemerintah Anggarkan untuk Bantuan Hukum

21 Februari 2019 Jam 19:25:22 Humas Prov. Kaltim Kegiatan Pemerintah 1708 kali

Dr Hj Meiliana bersama para narasumber dan pengurus Forsesdasi.(rian/humasprovkaltim)

BALIKPAPAN - Secara resmi Rapat Koordinaai Nasional (Rakornas) Implementasi Reformasi Birokrasi dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) 2019 diakhiri. Dua agenda besar para komando ASN di daerah yang dilaksanakan di BSCC Dome Balikpapan ditutup Plt Sekprov Dr Hj Meiliana setelah kemarin, Rabu (20/2) dibuka Mendagri Tjahyo Kumolo.

Dalam sambutan tertulis Gubernur Kaltim, Meiliana menyampaikan ada empat catatan penting yang harus segera dilakukan para Sekda. Diantaranya, mampu mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja untuk mendorong efesiensi dan budget saving (pengamanan anggaran).

Selain itu, pemerintah daerah dapat menganggarkan pembiayaan bantuan hukum bagi ASN sampai ke tingkat pengadilan. "Terutama penganggaran melalui APBD bahkan APBN," katanya, Kamis (21/2/2019).

Diharapkan rekomendasi ini segera ditindaklanjuti serta dijadikan acuan pembahasan pada Rakornas Implementasi RB dan Rakernas Forsesdasi mendatang.

Pada kesempatan itu, disampaikan apresiasi pemerintah kepada DPP Forsesdasi dan Pemprov Kaltim serta Pemkot Balikpapan atas terselenggaranya dua agenda besar tersebut. "Tidak terlepas pula peran kabupaten dan kota se-Kaltim, pihak swasta dan masyarakat sehingga penyelenggaraan berjalan sukses," ujarnya

Penutupan dihadiri Ketua Umum DPP Forsesdasi H Nasrun Umar dan Sekretaris Umum DPP Forsesdasi Rosadi Husaini serta pengurus Forses Kementerian/Lembaga. Termasuk ribuan peserta terdiri Sekda dan Sekwan serta Kepala Biro Organisasi dan Kepala Bagian Organisasi juga Inspektur Daerah Provinsi maupun Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia. (yans/sul/ri/humasprov kaltim)