Penyaluran Bansos Perlu Kehati-hatian

23 Juni 2020 Jam 19:33:19 Humas Prov. Kaltim Sosial 981 kali

Pj Sekprov Kaltim HM Sa’bani saat dialog interaktif dalam program siar RRI Samarinda membahas tentang bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19. (ahmad riyandi/humasprov kaltim)

SAMARINDA - Mewakili Gubernur Kaltim, Pj Sekprov Kaltim HM Sa'bani mengikuti Dialog Interaktif RRI Samarinda di Ruang Kerja Sekprov Kaltim Lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (23/6).

Dialog bertajuk Mengawal Bansos (Bantuan Sosial) di Masa Covid-19 menghadirkan narasumber PIC Unit Kerja Wilayah Kaltim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alfi R Waluyo dan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim Supriyadi.

Disiarkan secara langsung melalui frekuensi 97,6 FM Radio Tanggap Bencana Covid-19 RRI Samarinda dipandu Metalianda dengan durasi siar satu jam (pukul 09.00 Wita - 10.00 Wita), Sabani menegaskan bansos bersumber APBD provinsi tahun anggaran 2020 merupakan komitmen pemprov untuk mengurangi beban masyarakat terdampak Covid-19 di Kaltim.

Namun demikian, diakui Sa'bani, bansos untuk masyarakat terdampak Covid-19 hingga Juni ini penyaluran baru mencapai kisaran 10 persen mengingat sumber data berasal dari kabupaten dan kota masih harus diverifikasi. Selain perlu banyak revisi data, penerima bantuan juga tidak boleh orang yang sudah menerima bantuan lainnya.

"Memang untuk bansos terdampak Covid ini, kita relatif sedikit pelan. Sebab program JPS ini, khusus pemerintah pusat saja menggelontorkan dana pada lima program. Kabupaten dan kota juga demikian. Tentu ini perlu ketelitian dan kehati-hatian, agar orang yang sudah menerima bantuan pada program lain, tidak menerima Bansos Pemprov, sebab sumber data sama, yakni dari kabupaten dan kota," kata Sa'bani.

Secara khusus lanjut Sa'bani, pemprov tidak membatasi atau mengestimasi jumlah penerima. Namun dari total Rp500 miliar dana refocusing (penyesuaian), khusus dana jaring pengaman sosial (JPS) atau Bansos Covid-19 sebesar Rp155 miliar.

Sabani mengungkapkan JPS secara keseluruhan dari Rp155 miliar ini sudah direalisasikan sekitar 22 persen. Khususnya Dinas Sosial berupa bansos masyarakat sebanyak Rp33 miliar yang sebagian besar sudah disalurkan di Balikpapan menyusul Kutai Kartanegara serta kabupaten dan kota lainnya melalui BRI dan Bankaltimtara.

"Penyaluran yang sudah clear dan clean data tahap pertama pada masyarakat terdampak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Itu sudah se-Kaltim. Termasuk membantu pelaku UKM di sektor Perindagkop UMKM serta Dinas Sosial," ungkap Sa'bani. (yans/sul/adv)

Berita Terkait