SAMARINDA - Mewakili Gubernur Kaltim, Pj Sekprov Kaltim HM Sa'bani mengikuti Dialog Interaktif RRI Samarinda di Ruang Kerja Sekprov Kaltim Lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (23/6).
Dialog bertajuk Mengawal Bansos (Bantuan Sosial) di Masa Covid-19 menghadirkan narasumber PIC Unit Kerja Wilayah Kaltim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alfi R Waluyo dan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim Supriyadi.
Disiarkan secara langsung melalui frekuensi 97,6 FM Radio Tanggap Bencana Covid-19 RRI Samarinda dipandu Metalianda dengan durasi siar satu jam (pukul 09.00 Wita - 10.00 Wita), Sabani menegaskan bansos bersumber APBD provinsi tahun anggaran 2020 merupakan komitmen pemprov untuk mengurangi beban masyarakat terdampak Covid-19 di Kaltim.
Namun demikian, diakui Sa'bani, bansos untuk masyarakat terdampak Covid-19 hingga Juni ini penyaluran baru mencapai kisaran 10 persen mengingat sumber data berasal dari kabupaten dan kota masih harus diverifikasi. Selain perlu banyak revisi data, penerima bantuan juga tidak boleh orang yang sudah menerima bantuan lainnya.
"Memang untuk bansos terdampak Covid ini, kita relatif sedikit pelan. Sebab program JPS ini, khusus pemerintah pusat saja menggelontorkan dana pada lima program. Kabupaten dan kota juga demikian. Tentu ini perlu ketelitian dan kehati-hatian, agar orang yang sudah menerima bantuan pada program lain, tidak menerima Bansos Pemprov, sebab sumber data sama, yakni dari kabupaten dan kota," kata Sa'bani.
Secara khusus lanjut Sa'bani, pemprov tidak membatasi atau mengestimasi jumlah penerima. Namun dari total Rp500 miliar dana refocusing (penyesuaian), khusus dana jaring pengaman sosial (JPS) atau Bansos Covid-19 sebesar Rp155 miliar.
Sabani mengungkapkan JPS secara keseluruhan dari Rp155 miliar ini sudah direalisasikan sekitar 22 persen. Khususnya Dinas Sosial berupa bansos masyarakat sebanyak Rp33 miliar yang sebagian besar sudah disalurkan di Balikpapan menyusul Kutai Kartanegara serta kabupaten dan kota lainnya melalui BRI dan Bankaltimtara.
"Penyaluran yang sudah clear dan clean data tahap pertama pada masyarakat terdampak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Itu sudah se-Kaltim. Termasuk membantu pelaku UKM di sektor Perindagkop UMKM serta Dinas Sosial," ungkap Sa'bani. (yans/sul/adv)
07 November 2014 Jam 00:00:00
Sosial
03 Juni 2020 Jam 21:20:41
Sosial
17 November 2015 Jam 00:00:00
Sosial
13 November 2014 Jam 00:00:00
Sosial
03 Desember 2013 Jam 00:00:00
Sosial
06 Agustus 2020 Jam 19:38:56
Sosial
08 Desember 2023 Jam 18:56:58
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 18:03:53
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 14:07:24
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 11:20:15
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 11:18:01
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
01 Juli 2013 Jam 00:00:00
Peternakan
22 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
14 November 2017 Jam 10:13:12
Hari Nasional
22 Februari 2022 Jam 20:42:36
Wakil Gubernur Kaltim
22 April 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan