SAMARINDA - Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Asistensi Lanjut Usia Terlantar (Aslut), Disabilitas dan Beras Sejahtera (Rastra) tahun 2016 untuk warga Kaltim, selain berasal dari pemerintah pusat juga didukung dari jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di daerah ini.
Upaya jajaran SKPD mendukung program tersebut mendapat apresiasi dari Sekprov Kaltim, karena dengan upaya tersebut masyarakat pra sejahtera dan desabilitas mendapat bantuan lebih besar.
“Meski saat ini Pemerintah Provinsi mengalami keterbatasan alokasi anggaran, saya sangat mengapresiasi seluruh SKPD yang turut mendukung penyaluran bantuan PKH, Aslut, Disabilitas dan Rastra di Kaltim, khususnya di wilayah Sempaja Utara. Sehingga tidak hanya satu SKPD saja melaksanakan kegiatan tersebut, melainkan semua SKPD turut membantu,” kata Rusmadi ketika memimpin Apel Pagi di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (4/4).
Rusmadi mengatakan, meski kegiatan tersebut dilakukan salah satu SKPD, tetapi SKPD lain turut membantu. Apalagi, program tersebut untuk membantu kesulitan warga miskin di daerah ini.
Artinya, setiap aparatur di lingkungan Pemprov Kaltim harus tanggap terhadap kondisi yang terjadi di lingkungan sekitar. Misalnya, apabila ada warga yang tidak mampu di lingkungan tempat tinggal masing-masing, diharapkan segera dibantu.
“Dengan sikap tersebut, kita turut membantu warga tidak mampu, sekaligus memberikan nilai positif terhadap jajaran birokrasi. Terutama yang berkaitan dengan perhatian terhadap kondisi masyarakat di daerah ini,” jelasnya.
Dia mengatakan, melalui program tersebut, yang dilaksanakan Minggu 3 April 2016 di Halaman Parkir Stadion Madya Sempaja Samarinda. Sejumlah SKPD di Lingkungan Pemprov Kaltim memberikan santunan berupa buku tulis dan peralatan rumah tangga dalam program keluarga harapan, serta doorprize berupa kipas angin, rice cooker, kompor gas, sepeda gunung dan setrika.
Sejumlah SKPD yang berpartisipasi, yakni Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dispora, Dinas Kesehatan, RSJ Atma Husada dan Dinas Pendapatan Daerah.
Selain itu terlibat juga Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Sosial dan UPTD di lingkungan Dinas Sosial, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kominfo, Dinas Pertambangan dan Energi serta Biro Organisasi dan Biro Hukum.(jay/sul/es/hmsprov).
26 Maret 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
09 September 2018 Jam 18:13:22
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
08 Oktober 2019 Jam 11:17:08
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
26 Maret 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25 November 2013 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
21 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
21 Juni 2022 Jam 22:03:32
Informasi dan Komunikasi
21 Juni 2022 Jam 21:59:00
Gubernur Kaltim
21 Juni 2022 Jam 21:55:43
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
21 Juni 2022 Jam 21:52:04
Informasi dan Komunikasi
21 Juni 2022 Jam 21:36:40
Gubernur Kaltim
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
23 Agustus 2021 Jam 20:16:48
Kesehatan
06 Juni 2016 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
24 Januari 2017 Jam 00:00:00
Sumber Daya Manusia
12 Agustus 2019 Jam 23:27:04
Perkebunan
02 Oktober 2019 Jam 09:13:52
Perencanaan Pembangunan