SAMARINDA - Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Asistensi Lanjut Usia Terlantar (Aslut), Disabilitas dan Beras Sejahtera (Rastra) tahun 2016 untuk warga Kaltim, selain berasal dari pemerintah pusat juga didukung dari jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di daerah ini.
Upaya jajaran SKPD mendukung program tersebut mendapat apresiasi dari Sekprov Kaltim, karena dengan upaya tersebut masyarakat pra sejahtera dan desabilitas mendapat bantuan lebih besar.
“Meski saat ini Pemerintah Provinsi mengalami keterbatasan alokasi anggaran, saya sangat mengapresiasi seluruh SKPD yang turut mendukung penyaluran bantuan PKH, Aslut, Disabilitas dan Rastra di Kaltim, khususnya di wilayah Sempaja Utara. Sehingga tidak hanya satu SKPD saja melaksanakan kegiatan tersebut, melainkan semua SKPD turut membantu,” kata Rusmadi ketika memimpin Apel Pagi di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (4/4).
Rusmadi mengatakan, meski kegiatan tersebut dilakukan salah satu SKPD, tetapi SKPD lain turut membantu. Apalagi, program tersebut untuk membantu kesulitan warga miskin di daerah ini.
Artinya, setiap aparatur di lingkungan Pemprov Kaltim harus tanggap terhadap kondisi yang terjadi di lingkungan sekitar. Misalnya, apabila ada warga yang tidak mampu di lingkungan tempat tinggal masing-masing, diharapkan segera dibantu.
“Dengan sikap tersebut, kita turut membantu warga tidak mampu, sekaligus memberikan nilai positif terhadap jajaran birokrasi. Terutama yang berkaitan dengan perhatian terhadap kondisi masyarakat di daerah ini,” jelasnya.
Dia mengatakan, melalui program tersebut, yang dilaksanakan Minggu 3 April 2016 di Halaman Parkir Stadion Madya Sempaja Samarinda. Sejumlah SKPD di Lingkungan Pemprov Kaltim memberikan santunan berupa buku tulis dan peralatan rumah tangga dalam program keluarga harapan, serta doorprize berupa kipas angin, rice cooker, kompor gas, sepeda gunung dan setrika.
Sejumlah SKPD yang berpartisipasi, yakni Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dispora, Dinas Kesehatan, RSJ Atma Husada dan Dinas Pendapatan Daerah.
Selain itu terlibat juga Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Sosial dan UPTD di lingkungan Dinas Sosial, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kominfo, Dinas Pertambangan dan Energi serta Biro Organisasi dan Biro Hukum.(jay/sul/es/hmsprov).
10 Maret 2022 Jam 23:19:32
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
03 Agustus 2018 Jam 19:59:09
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
18 November 2015 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
30 Mei 2021 Jam 20:32:38
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
23 April 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
03 Juni 2023 Jam 17:53:53
Gubernur Kaltim
03 Juni 2023 Jam 11:26:57
Wakil Gubernur Kaltim
03 Juni 2023 Jam 11:25:15
Kaltim Berduka
03 Juni 2023 Jam 11:22:53
Wakil Gubernur Kaltim
03 Juni 2023 Jam 11:21:06
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
16 Desember 2015 Jam 00:00:00
Komunikasi dan Informatika
15 Juli 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan
14 November 2013 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
17 Agustus 2018 Jam 17:59:26
Hari Nasional
01 Maret 2018 Jam 19:44:35
Pembangunan