SAMARINDA - Konsultasi publik merupakan salah satu tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebelum dilakukan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi dan Musyarawah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD provinsi. Forum ini bertujuan untuk menghimpun aspirasi dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada 2017.
RKPD 2017 merupakabn tahun keampat yang dimiliki posisi critical point strategis menentukan keberhasilan pencapaian terget RPJMD Kaltim 2013-2018 sebagai tahap ketiga RPJMD Kaltim tahun 2005-2025.
"Pada dasarnya pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karenanya dalam proses pembangunan harus memperhatikan norma-norma yaitu pembangunan tidak boleh menciptakan dan memperlebar ketimpangan serta pertumbuhan ekonomi yang dikejar tidak boleh menurunkan daya saing dan menimbulkan kerusakan lingkungan," kata Plh Sekprov Kaltim Dr Meiliana, pada pembukaan forum kunsultasi publik, yang dilaksanakan oleh Bappeda Kaltim, di Hotel Mesra Internasional, Selasa (8/3).
Dikatakan, penyusunan RKPD 2017 harus dilakukan secara berkualitas dan lebih produktif sehingga perlu memperhatikan penentuan program dan kegiatan harus bersifat quick win (yang menyentuh masyarakat secara langsung, serta melakukan penghematan pada belanja pemerintah dengan memprioritaskan pada belanja-belanja yang bersifat wajib.
Kemudian investasi di daerah dalam upaya mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mencari sumber-sumber pembiayaan lain dengan pola publik private pertnership (PPP), sehingga kita tidak tergantung pada dana bagi hasil Migas dan batu bara," kata Meiliana.
Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pusat-pusat ekonomi, industri, infrastruktur pedesaan, khususnya untuk mengatasi isolasi wilayah pedesaan agar perekonomian masyarakat berkembang.
Kemudian membangun komitmen seluruh stakeholders baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pencapaian terget-terget pembangunan yang telah disepakati bersama.
"Karena itu, diharapkan forum konsultasi publik ini bisa mendapat masukan penting dari sejumlah stakeholders," kata Meiliana. (mar/sul/es/hmsprov)
19 Juli 2018 Jam 20:41:06
Pemerintahan
18 November 2019 Jam 20:52:41
Pemerintahan
05 Juni 2021 Jam 22:11:37
Pemerintahan
27 November 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
02 April 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
16 Agustus 2021 Jam 20:53:48
Pemerintahan
01 April 2023 Jam 22:25:35
Gubernur Kaltim
01 April 2023 Jam 14:30:08
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
31 Maret 2023 Jam 23:53:03
Gubernur Kaltim
31 Maret 2023 Jam 23:48:40
Gubernur Kaltim
31 Maret 2023 Jam 23:48:09
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
06 Agustus 2019 Jam 23:07:23
Perencanaan Kegiatan
21 November 2017 Jam 13:33:57
Hari Nasional
28 April 2021 Jam 10:12:04
Berita Acara
01 Agustus 2016 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
09 Desember 2022 Jam 09:11:14
Ibu Kota Negara