SAMARINDA - Konsultasi publik merupakan salah satu tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebelum dilakukan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi dan Musyarawah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD provinsi. Forum ini bertujuan untuk menghimpun aspirasi dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada 2017.
RKPD 2017 merupakabn tahun keampat yang dimiliki posisi critical point strategis menentukan keberhasilan pencapaian terget RPJMD Kaltim 2013-2018 sebagai tahap ketiga RPJMD Kaltim tahun 2005-2025.
"Pada dasarnya pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karenanya dalam proses pembangunan harus memperhatikan norma-norma yaitu pembangunan tidak boleh menciptakan dan memperlebar ketimpangan serta pertumbuhan ekonomi yang dikejar tidak boleh menurunkan daya saing dan menimbulkan kerusakan lingkungan," kata Plh Sekprov Kaltim Dr Meiliana, pada pembukaan forum kunsultasi publik, yang dilaksanakan oleh Bappeda Kaltim, di Hotel Mesra Internasional, Selasa (8/3).
Dikatakan, penyusunan RKPD 2017 harus dilakukan secara berkualitas dan lebih produktif sehingga perlu memperhatikan penentuan program dan kegiatan harus bersifat quick win (yang menyentuh masyarakat secara langsung, serta melakukan penghematan pada belanja pemerintah dengan memprioritaskan pada belanja-belanja yang bersifat wajib.
Kemudian investasi di daerah dalam upaya mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mencari sumber-sumber pembiayaan lain dengan pola publik private pertnership (PPP), sehingga kita tidak tergantung pada dana bagi hasil Migas dan batu bara," kata Meiliana.
Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pusat-pusat ekonomi, industri, infrastruktur pedesaan, khususnya untuk mengatasi isolasi wilayah pedesaan agar perekonomian masyarakat berkembang.
Kemudian membangun komitmen seluruh stakeholders baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pencapaian terget-terget pembangunan yang telah disepakati bersama.
"Karena itu, diharapkan forum konsultasi publik ini bisa mendapat masukan penting dari sejumlah stakeholders," kata Meiliana. (mar/sul/es/hmsprov)
21 November 2017 Jam 11:52:42
Pemerintahan
01 Juli 2018 Jam 19:49:21
Pemerintahan
27 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
29 Juli 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
20 April 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
18 Februari 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
22 September 2023 Jam 17:03:23
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 17:01:11
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:56:55
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:53:17
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:49:24
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
18 Juni 2019 Jam 20:37:38
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
03 April 2013 Jam 00:00:00
Komunikasi dan Informatika
15 April 2014 Jam 00:00:00
Pertahanan Keamanan
14 Januari 2019 Jam 18:35:46
Kegiatan Pemerintah
29 Desember 2020 Jam 15:51:50
Kunjungan Kerja