Pemprov Kaltim Klarifikasi
SAMARINDA - Pemprov Kaltim bersama dengan Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta telah melakukan kerjasama penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) dalam perencanaan dan penganggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau UPTD di lingkungan pemprov Kaltim.
"Program kegiatan penyusunan ASB ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Pergub Kaltim Nomor 68 tahun 2014 tentang ASB. Program dan kegiatan pada SKPD atau UPTD dalam penyusunan anggarannya agar mempedomani ASB yang sudah ditetapkan dan dituangkan dalam Pergub Kaltim," kata Kepala Bagian Bina Administrasi Keuangan Daerah dari Biro Keuangan Setda Kaltim Purnomo.
Menurutnya, dalam penyusunan ASB itu perlu adanya klarifikasi oleh SKPD atau UPTD di lingkungan Pemprov Kaltim agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyusunan Pergub tentang ASB.
"Karena implementasi dari pergub rencananya akan digunakan pada penyusunan apbd 2017 dalam menganalisa beban kerja dan satuan belanja secara wajar efesien dan efektif pada setiap kegiatan dalam rangka menyusun rencana kerja dan anggaran yang akan dilaksanakan oleh SKPD atau UPTD di lingkungan pemprov kaltim," katanya.
Purnomo menyebutkan bahwa terdapat sejumlah klarifikasi program kegiatan penyusunan asb yakni program administrasi perkantoran, pemeliharaan, pelatihan, penyusunan dokumen SKPD, pengadaan barang dan jasa, monitoring, Diklat dan sosialisasi.
"Ke depan (2016) ada tambahan program kegiatan lainnya yaitu fasilitasi pendampingan, pemberdayaan, pelaksanaan event, adminitrasi kepegawaian dan pelayanan langsung masyarakat," katanya.
Dalam kegiatan klarifikasi program kegiatan penyusuan ASB ini diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan dalam perencanaan untuk memperoleh opini BPK-RI yang lebih baik atas laporan keuangan Pemprov Kaltim.
"Hasil dari klarifikasi ini juga akan dijadikan dasar penyempurnaan pergub nomor 68 tahun 2014 tentang ASB," tuturnya. (rus/hmsprov).
12 November 2019 Jam 09:53:25
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25 Agustus 2015 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
07 Februari 2022 Jam 22:03:13
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
29 Agustus 2019 Jam 16:52:19
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
07 Februari 2022 Jam 22:03:13
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
26 April 2019 Jam 14:30:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
27 September 2023 Jam 16:41:53
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:38:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27 September 2023 Jam 16:34:52
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:29:55
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:26:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
04 Juni 2016 Jam 00:00:00
Sosial
13 September 2016 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
02 April 2020 Jam 09:12:29
Berita Acara
19 Mei 2020 Jam 19:41:09
Kesehatan
30 Januari 2013 Jam 00:00:00
Perkebunan